Pemerintah regional Xinjiang telah mendesak Uni Eropa untuk mencabut sanksi pertamanya terhadap China dalam tiga dekade terakhir. Sanksi diberikan karena adanya laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya pada Kamis (18/3), mereka juga meminta agar UE meninggalkan prasangka dan mengakui fakta sebenarnya. Pemerintah daerah memperingatkan bahwa jika UE tetap memberlakukan sanksi, "Orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang akan dengan tegas melawan dan berjuang sampai akhir."
Sementara, para ahli mengatakan bahwa sanksi tersebut menandakan garis yang lebih keras terhadap China di dalam UE, yang bertujuan untuk menunjukkan dampaknya dengan mencampuri urusan internal negara lain.
Xu Guixiang, wakil kepala Departemen Publisitas Komite Regional Xinjiang dari Partai Komunis China, mengatakan pada konferensi pers Kamis, bahwa China dengan tegas menentang kekuatan eksternal "yang menggunakan sanksi besar" untuk mencampuri urusan dalam Xinjiang dan internal China.
"Jika Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap China di bawah panji hak asasi manusia, itu akan secara serius mempengaruhi rasa saling percaya dan kerja sama antara China dan Uni Eropa, dan secara serius melanggar tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB," Kata Xu, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (19/3).
"Uni Eropa harus meninggalkan prasangka, mengakui fakta dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Jika tidak, orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang akan dengan tegas melawan dan berjuang sampai akhir," katanya.
Pada hari Rabu (17/3), duta besar UE menyetujui larangan perjalanan dan pembekuan aset pada empat pejabat Tiongkok dan satu entitas atas masalah Xinjiang, sanksi pertama blok tersebut terhadap Tiongkok dalam tiga dekade. Mereka juga akan segera mempublikasikan daftar nama yang disanksi setelah persetujuan resmi oleh menteri luar negeri UE pada 22 Maret mendatang.
Sanksi Uni Eropa datang ketika sejumlah perusahaan dan individu di Xinjiang melancarkan tuntutan hukum terhadap Adrian Zenz, seorang pseudo-scholar yang terkenal anti-China, yang telah menghasilkan banyak "laporan" sensasional di Xinjiang, dan memalsukan penelitian akademis di mana ia menyebarkan desas-desus seperti pemantauan skala besar terhadap etnis minoritas lokal dan kerja paksa.
Xu mengatakan bahwa beberapa anggota parlemen dan media asing menganggap apa yang disebut "penelitian" Zenz sebagai fakta tanpa investigasi atau verifikasi, sehingga memicu kampanye disinformasi politik yang mencengangkan.
