Korea Utara telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia setelah seorang warga negaranya diekstradisi ke Amerika Serikat (AS).
Pemutusan hubungan diplomatik diumumkan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) yang disiarkan KCNA pada Jumat (19/3).
"Berkenaan dengan situasi gawat yang telah terjadi, Kementerian Luar Negeri RRDK dengan ini mengumumkan pemutusan total hubungan diplomatik dengan Malaysia yang melakukan tindakan permusuhan super besar terhadap RRDK karena tunduk pada tekanan AS," ujar kementerian.
"Mulai saat ini, otoritas Malaysia akan bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan antara kedua negara," lanjutnya.
Kementerian juga menyebut AS sebagai manipulator dan penyebab utama insiden tersebut sehingga akan membayar akibatnya.
Pada 2019, seorang warga negara Korea Utara bernama Mun Chol Myong ditangkap karena diduga melakukan aktivitas perdagangan ilegal, termasuk penipuan bank dan pencucian uang, yang melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara.
Menurut Departemen Kehakiman AS, sejak Agustus 2015, Mun menipu bank-bank di AS untuk memproses transaksi bagi pelanggan Korea Utara. FBI juga menyebut Mun menjadi pemimpin kelompok kriminal.
Di pengadilan Malaysia, Mun menghadapi empat dakwaan yang terkait dengan pekerjaannya di Singapura. Ia diduga mengirim barang-barang mewah, seperti minuman keras dan jam tangan ke Korea Utara.
Kemudian pada 3 Maret 2021, Mun kalah dalam banding terakhirnya di pengadilan tinggi Malaysia, sehingga ia harus diekstradisi ke AS pada 17 Maret 2021.
Kementerian Luar Negeri RRDK menegaskan, Mun melakukan aktivitas perdagangan eksternal yang sah di Singapura. Ketika Kedutaan Besar RRDK di Malaysia menuntut bukti atas tuduhan pencucian uang ilegal, otoritas di sana tidak memberikan satu pun bukti yang subsansial.
Menurut kementerian, otoritas hukum Malaysia sempat diundang ke pesta yang diselenggarakan oleh Duta Besar AS di Kuala Lumpur tidak lama setelah insiden penangkapan Mun.
"Fakta ini sendiri berbicara lebih dari cukup tentang sifat keji dari otoritas Malaysia yang tidak ragu-ragu untuk membuang keadilan, moralitas dan hati nurani untuk merampas beberapa dolar," tambah kementerian.
