Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Dokumen Bocor: AS Akan Perbaiki Hubungan Dengan Palestina, Lebih Keras Ke Israel

KAMIS, 18 MARET 2021 | 08:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS), di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, saat ini sedang menyusun rencana untuk mengatur ulang hubungan dengan Palestina yang hancur selama pemerintahan Donald Trump.

Berdasarkan draf internal Departemen Luar Negeri, penyusunan rencana itu masih dalam tahap kerja awal. Tetapi menurut dua sumber yang mengetahui dokumen tersebut, Biden akan membatalkan pendekatan Trump atas Palestina yang dikecam karena sangat bias mendukung Israel.

Dokumen tersebut pertama kali dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA), The National, seperti dikutip Reuters, Kamis (18/3).


Sebagian dari dokumen yang dikutip The National menyebutkan, visi AS adalah untuk memajukan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina dalam waktu dekat.

Dokumen itu juga berisi, Washington akan memberikan bantuan sebesar 15 juta dolar AS untuk penanganan pandemi Covid-19 di Palestina yang diperkirakan diumumkan pada akhir Maret.

AS juga akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap pembangunan pemukiman Israel, serta menghentikan pembayaran atas individu yang dipenjara oleh Israel karena tindakan terorisme.

Seorang sumber menjelaskan, dokumen tersebut hanya draf awal yang dapat direvisi dan memerlukan tinjauan antar-lembaga.

Ketika dimintai komentar, jurubicara Departemen Luar Negeri AS Jalina Porter enggan memberikan tanggapan atas dokumen tersebut.

Sejak menjabat pada 20 Januari, Biden disebut telah berniat untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina. AS telah berjanji untuk melanjutkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan serta membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washinton.

Menurut para stafnya, Biden ingin mengedepankan solusi dua negara untuk mengakhiri kondlik Israel dan Palestina.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya