Berita

Asosiasi biksu Buddha di Myanmar, Mahana, mendesak junta militer menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa/Net

Dunia

Asosiasi Biksu Myanmar Turun Tangan, Desak Militer Hentikan Kekerasan

RABU, 17 MARET 2021 | 14:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Komite Sahgha Maha Nayaka (Mahana), asosiasi biksu Buddha terbesar di Myanmar, mendesak junta militer untuk mengakiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Myanmar Now melaporkan, Mahana akan mengeluarkan penyataan final untuk mengecam junta militer setelah melakuka konsultasi dengan menteri urusan agama pada Kamis (18/3).

Menurut seorang biksu, dalam kecamannya, Mahana mendesak junta untuk menghentikan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan untuk menanggapi aksi unjuk rasa.


Dimuat Reuters, kecaman tersebut menunjukkan keretakan Mahana dengan pihak berwenang, yang biasanya bekerja sama dengan pemerintah.

Komunitas biksu menjadi salah satu kekuatan besar untuk melawan junta di Myanmar. Misalnya pada 2007, para biksu berada di garda depan dalam perjuangan "Revolusi Saffron" melawan junta untuk membuka reformasi demokrasi di Myanmar.

Kekacauan yang terjadi di Myanmar bermula dari perebutan kekuasaan oleh junta militer dengan menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Kudeta memicu gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran oleh masyarakat sipil yang ditanggapi dengan gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam oleh aparat keamanan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebut, sejak kudeta berlangsung, lebih dari 180 pengunjuk rasa meninggal dunia, sementara ribuan lainnya ditahan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya