Pemerintah Sri Lanka dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa seruan untuk melarang pemakaian burqa di negaranya adalah ‘hanya sebuah usulan’. Hal itu disampaikan kementerian luar negeri menyusul kecaman yang datang dari sekutu regional mereka.
Sebelumnya, akhir pekan lalu Menteri Keamanan Umum Sri Lanka, Sarath Weerasekera, mengungkapkan bahwa pihaknya ‘pasti’ akan melarang penutup wajah penuh yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim dengan alasan keamanan nasional, dan itu sedang menunggu persetujuan kabinet.
Tetapi kemudian kementerian luar negeri mengatakan pada Selasa (16/3) bahwa keputusan tersebut belum diambil, hanya sebuah proposal dan masih dalam pembahasan.
“Pemerintah akan memulai dialog yang lebih luas dengan semua pihak terkait dan waktu yang cukup akan diambil untuk konsultasi yang diperlukan dan untuk mencapai konsensus,†katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari
Reuters, Selasa (16/3).
Pernyataan itu menyusul kecaman dari duta besar Pakistan untuk Sri Lanka, Saad Kattak, yang mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Senin bahwa larangan tersebut hanya akan melukai perasaan Muslim dan Muslim Sri Lanka biasa di seluruh dunia.
“Kemungkinan pelarangan Niqab #SriLanka hanya akan melukai perasaan Muslim Sri Lanka dan Muslim biasa di seluruh dunia,†cuitnya.
Ahmed Shaheed, seorang diplomat Maladewa yang saat ini menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, mengatakan larangan itu tidak sesuai dengan hukum internasional yang melindungi keyakinan agama dan kebebasan berekspresi.
Beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Pakistan dan Bangladesh, termasuk di antara 47 negara yang akan memberikan suara pada catatan hak asasi manusia Sri Lanka pada sesi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa minggu depan.
Resolusi PBB yang disahkan terhadap Sri Lanka dapat memungkinkan penuntutan terhadap pejabat pemerintah dan militer yang terlibat dalam mengakhiri perang saudara selama puluhan tahun pada tahun 2009, dan Kolombo sensitif terhadap apa pun yang dapat memengaruhi pemungutan suara di sana, menurut seseorang yang mengetahui perkembangan tersebut.
Hampir sepertiga dari 47 negara adalah anggota Organisasi Kerja Sama Islam, yang tahun lalu mengkritik kebijakan Sri Lanka yang mengkremasi paksa korban virus corona di negara itu, yang melanggar tradisi penguburan Islam. Kebijakan itu dicabut bulan lalu.
