Berita

Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas/Net

Dunia

Krisis Perbatasan, Mayorkas: Lonjakan Migran Sudah Terjadi Sebelum Biden Menjabat

RABU, 17 MARET 2021 | 07:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengakui bahwa lonjakan migran di perbatasan AS-Meksiko, terutama di antaranya ada banyak di bawah umur yang tanpa pendamping, adalah masalah yang cukup pelik dan 'sulit'.  Namun, menurutnya pemerintahan Biden telah melakukan tindakan kemajuan dalam menghadapi situasi tersebut.

Ia mengatakan, semua pihak telah melakukan upaya untuk menangani apa yang disebut sebagai 'krisis perbatasan'.

“Kami bekerja sepanjang waktu untuk mengelolanya dan kami akan terus melakukannya karena itu adalah tuas kami,” kata Mayorkas seperti dikutip dari Washington Post, Selasa.


Ia menambah, penanganan masalah migran dan perbatasan tidak cukup dengan waktu yang singkat. Pihaknya akan terus bekerja keras dalam mencari solusi.

Pemerintahan Biden menerima kecaman keras dari seluruh spektrum politik terutama dari Republik akibat kebijakan 'lunak' Biden terkai migran.

Mayorkas dengan tegas membela dengan mengatakan situasi lonjakan migran di perbatasan telah terjadi sejak tahun-tahun lalu sebelum Joe Biden berkuasa.

Lonjakan migran pernah terjadi pada sekitar pada 2014 dan 2019, kemudian pada April 2020, sebelum kedatangan Biden. Mayorkas menilai, beberapa kebijakan Trump justru menambah pelik masalah migran

Tidak ingin terus-terusan disalahkan, Mayorkas mengatakan pemerintahan Biden telah mengambil langkah efektif dengan mengetuk Badan Manajemen Darurat Federal untuk membantu Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dalam 'mengembangkan kapasitas untuk memenuhi lonjakan anak-anak tanpa pendamping' di perbatasan.

“Kami memang tidak bisa mengatakan betapa sulitnya ini, yang kami tahu ini akan memakan waktu,” kata Mayorkas. Namun, dia berjanji akan menyelesaikannya.

"Kami akan melakukannya dengan mematuhi hukum dan nilai-nilai dasar kami," kata Mayorkas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya