Lewat Surat Bernada Kecaman, China Halangi Kunjungan Senator Prancis Ke Taiwan

Rencana kunjungan Senator Prancis, Alain Richard ke Taiwan mendapat rintangan dari pemerintah China.

Lewat Duta Besarnya untuk Prancis, Lu Shaye, China dilaporkan telah mengirim surat 'dengan kata-kata sedikit keras'  kepada Richard pada bulan Februari lalu, yang isinya memperingatkan agar dia tidak melanjutkan rencananya melakukan kunjungan ke Taiwan musim panas ini.

Informasi tersebut dilaporkan La Lettre A pada Senin (15/3). Dalam laporannya, mereka mengungkapkan bahwa Richard, yang memimpin Kelompok Persahabatan Prancis-Taiwan menerima surat panjang tersebut pada 18 Februari, seperti dikutip dari Taiwan News, Selasa (16/3).

Dalam suratnya, Lu mengecam rencana kunjungan organisasi yang dipimpin Richard ke Taiwan untuk membahas langkah-langkah pencegahan Covid-19 yang efektif.

Lu, yang mengetahui tentang kunjungan tersebut melalui situs organisasi, mengatakan bahwa perjalanan tersebut tidak hanya akan "mengancam status quo antara Beijing dan Taipei" tetapi juga mengirimkan pesan yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan.

Menekankan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China, dia meminta Richard untuk menghindari segala bentuk kontak resmi dengan pemerintah Taiwan di masa depan.

Menurut laporan, Richard 'sangat tidak senang' dengan nada penulisan surat tersebut, dan dia berencana untuk memberikan jawaban yang jelas kepada kedutaan China.

Sementara itu, Antoine Bondaz, seorang pengamat di Foundation for Strategic Research, mengatakan di Twitter bahwa surat tersebut merupakan intervensi dalam sistem demokrasi Prancis dan bahwa para pembuat undang-undang memiliki kebebasan untuk bertemu dengan siapa pun yang mereka anggap pantas.

Dalam sebuah wawancara dengan CNA , utusan Taiwan untuk Prancis Wu Chi-chung mengatakan bahwa pemerintah Taiwan dan Prancis memiliki persahabatan yang terjalin lama dan bahwa Richard, seorang teman Taiwan, telah mengunjungi negara itu pada 2015 dan 2018.

"Duta besar China tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan negara lain tentang bagaimana menjalankan bisnis politik mereka," ujarnya.