Berita

Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy berbicara kepada pers selama kunjungan delegasi perbatasan kongres ke El Paso, Texas pada 15 Maret 2021/Net

Dunia

Partai Republik Desak Biden Benahi Segera Masalah Krisis Migran Di Perbatasan

RABU, 17 MARET 2021 | 05:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Lonjakan migran yang mencoba memasuki Amerika Serikat, termasuk anak di bawah umur tanpa pendamping, menjadi tantangan yang mencemaskan bagi pemerintahan Joe Biden. Situasi itu mengundang kritik dari para politikus.

Pemimpin Partai Republik, Kevin McCarthy dan anggota lainnya mendesak Joe Biden agar segera membenahi  situasi itu yang saat ini disebutnya sebagai krisis di perbatasan selatan AS.

“Keselamatan dan keamanan orang Amerika dan perbatasan kita adalah tugas Presiden. Dialah yang menciptakan ini dan dialah yang bisa memperbaikinya,” kata McCarthy, seperti dikutip dari ABC News, Selasa (16/3).


Kecaman itu muncul setelah anggota partai Republik mengunjungi salah satu fasilitas penampungan migran di perbatasan AS-Meksiko pada Senin. Jumlah migran yang ditahan dalam penampungan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini lebih dari krisis. Ini adalah krisis kemanusiaan," kata McCarthy dalam konferensi persnya di El Paso, Texas.

Anggota Kongres Texas Michael Cloud ikut menyerukan perhatian Biden. Ia mengatakan presiden perlu menanggapi situasi ini dengan segera.

“Kebijakan pemerintahan Biden telah menyebabkan krisis di perbatasan ini," kata Cloud.

Fasilitas penampungan di perbatasan yang tidak kondusif dan tidak layak menimbulkan kekhawatiran. GOP mencemaskan timbulnya kekhawatiran adanya perdagangan anak dan narkoba serta penyebaran Covid-19 di tempat itu.

“Ini lebih dari sekedar krisis di perbatasan. Itu ancaman bagi republik kita. Dan Anda, Tuan Presiden, harus bertanggung jawab," kata Clay Higgins, perwakilan Partai Republik Louisiana.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, kritikan dan kecaman itu yang datang akan segera ditindaklanjuti.

“Kami menyadari ini adalah masalah besar,” kata Psaki, menambahkan bahwa pemerintahan Biden secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi perbatasan.

Namun, kemudian kalimatnya menyiratkan kesalahan 'ada pada pemerintahan sebelumnya'.

"Pemerintahan terakhir meninggalkan kami sistem yang telah diubah dan kacau, serta tidak bisa dijalankan dan seperti masalah lainnya. Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk menyelesaikannya," kata Psaki.

Gedung Putih mengatakan mereka fokus membantu anak-anak yang terjebak dalam situasi ini, secepat mungkin. FEMA juga memberikan dukungan di perbatasan untuk membantu pemrosesan dan menghindari kepadatan berlebih. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya