Berita

Mark Meadows/Net

Dunia

Mark Meadows Kecam Pelosi Karena Menyalahkan Pemerintahan Sebelumnya Terkait Krisis Perbatasan

SELASA, 16 MARET 2021 | 09:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengkritik Ketua DPR Nancy Pelosi (D-CA) setelah dia mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden diwarisi 'sistem yang rusak' di tengah masalah yang sedang berlangsung di perbatasan selatan.

Ada lonjakan migran di perbatasan dan peningkatan jumlah anak di bawah umur yang ditahan di sana.

Menanggapi pertanyaan ABC's This Week tentang hal ini, Pelosi berkata: "Ini adalah tantangan kemanusiaan bagi kita semua. Apa yang diwarisi oleh pemerintah adalah sistem yang rusak di perbatasan dan mereka sedang bekerja untuk memperbaikinya demi kepentingan anak-anak."


Dia menyambut baik Badan Manajemen Darurat Federal yang dikerahkan untuk membantu situasi anak di bawah umur tanpa pendamping di perbatasan.

"Ini sekali lagi adalah transisi dari apa yang salah sebelumnya ke yang benar," kata Pelosi, mengaitkan kebijakan Trump.

Meadows, yang menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih di bawah mantan Presiden Donald Trump , membagikan klip wawancara ini, dan mempertanyakan komentar yang dibuat oleh Pelosi.

Dia menulis: "Departemen 'tidak dapat menebusnya': Demokrat menyalahkan Donald Trump atas krisis perbatasan yang terjadi setelah Joe Biden a) menghentikan pembangunan tembok dan b) berhenti menegakkan hukum."

Biden telah mendorong revisi kebijakan imigrasi. Dia mengeluarkan perintah di awal masa kepresidenannya untuk menghentikan pembangunan tembok perbatasan, yang sebelumnya telah diperjuangkan dan dibangun Trump sebagai komitmennya menahan laju migran.

Biden juga membatalkan program 'Tetap di Meksiko'. Ada juga usulan moratorium deportasi 100 hari, meskipun hal ini menemui hambatan hukum .

Trump sendiri merilis pernyataan yang mengkritik Biden awal bulan ini, mencap situasi di perbatasan 'di luar kendali' dan menyalahkan penggantinya karena 'kepemimpinan yang menghancurkan'.

Biden telah menghadapi kritik dari seluruh spektrum politik atas masalah tersebut. Partai Republik telah melabeli situasi sebagai krisis dan mempertanyakan sikap Biden, menunjukkan bahwa ini telah memperburuk masalah yang sedang dihadapi. Sementara itu, Demokrat Progresif telah mengajukan pertanyaan tentang penahanan anak di bawah umur tanpa pendamping di perbatasan.

Lonjakan migran di perbatasan pada musim semi adalah masalah yang dihadapi pendahulu Biden.

Dalam sebuah pengarahan pada hari Jumat, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan pemerintah bermaksud untuk mengejar kebijakan imigrasi yang efektif dan manusiawi.

"Untuk mengubah apa yang kami yakini sebagai kebijakan yang tidak efektif dan tidak manusiawi selama empat tahun terakhir," katanya, menyindir pemerintahan Trump.

Sullivan menegaskan kembali bahwa posisi pemerintah adalah bahwa "sekarang bukan waktunya untuk datang ke Amerika Serikat.

"Kami menghadapi keadaan di mana kami harus membangun kapasitas untuk dapat menilai klaim suaka individu yang tiba di sini, dan kami harus menangani efek pandemi pada kesehatan masyarakat yang jelas," katanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya