Berita

Ilustrasi

Dahlan Iskan

Vaksin Itu Lagi

SENIN, 15 MARET 2021 | 05:38 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

DUA kemungkinan ini yang saya khawatirkan.

Pertama, Tiongkok segera memproduksi vaksin dendritik –seperti konsep Vaksin Nusantara. Kalau itu terjadi kita akan gigit jari. Kita akan kembali menjadi bangsa konsumen produk luar negeri –seperti mobil listrik.

Kedua, mungkin saja pihak Amerika –yang bekerja sama dengan Balitbang Kemenkes, Undip Semarang, RSUP Kariadi– akan memindahkan Vaksin Nusantara ke negara lain –tanpa nama Nusantara.


Kemungkinan pertama itu sangat besar. Saya ikuti perkembangan terbaru di Shenzhen. Arahnya juga ke sana. Kita sudah tahu betapa cepat Tiongkok melegalkan vaksin-vaksin Covid-nya.

Kemungkinan kedua juga sangat besar. Pihak Amerika akan memindahkannya ke Brasil atau India, atau negara mana pun. Apalagi mereka sudah punya hasil uji coba fase 1 yang dilakukan di Semarang. Mereka bisa memanfaatkan itu sebagai harta karun –di mata peneliti.

Pihak Amerika tentu tidak mau mengerti apa saja kesulitan partnernya di Indonesia. Apalagi mereka juga punya kaidah sendiri di bidang keilmuan.

Sebenarnya banyak yang mengingatkan saya untuk tidak menulis lagi Vaksin Nusantara. Bahkan sejak tulisan edisi pertama terbit –dari tiga seri waktu itu.

Tapi saya berpikir dan berpikir. Saya tidak mau menyesal untuk kali kedua. Maka saya harus menulis apa yang harus saya tulis. Biarlah mobil listrik kandas –tapi jangan Vaksin Nusantara.

Sebagai penerbit Disway, tentu saya tahu ada iklan dua halaman di Harian Disway Surabaya edisi hari ini. Saya sudah baca iklan itu sejak kemarin sore –sebelum dikirim ke percetakan.

Saya lega membaca iklan itu. Maka tulisan yang sudah saya siapkan untuk Disway edisi pagi ini saya batalkan. Saya ganti dengan tulisan yang sekarang ini. Toh saya masih bisa menulis tentang TKDN itu kapan saja. TKDN adalah problem lama yang selalu baru.

Dari iklan itu terlihat bahwa ternyata Tim Peneliti Vaksin Nusantara tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Semua hasil fase 1 uji coba itu dibuka lebar. Di iklan itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi.

Saya lihat iklan itu sendiri dibuat untuk memenuhi keinginan DPR. Yang dalam rapat Komisi IX Rabu lalu sepakat agar Tim Peneliti membuka saja hasil fase 1 itu ke publik.

Kini semua pihak bisa membacanya. Termasuk lewat iklan di Disway edisi digital hari ini.

Saya pun mempertanyakan soal apakah Vak-Nus ini layak disebut karya anak bangsa. Kesimpulan saya: layak.

Pengetahuan tentang sel dendritik ternyata sudah tidak baru. Termasuk bagi sebagian dokter di Jakarta.

Jerman sendiri sudah mengembangkannya untuk pengobatan kanker. Demikian juga Amerika Serikat. Publikasi ilmiah tentang sel dendritik sudah banyak. Bisa diikuti siapa saja. Termasuk oleh ahli di Tiongkok –yang sekarang juga mulai melakukannya.

Pun Indonesia sendiri. Sudah menerapkannya. Sejak 2014. Yakni di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Dengan sebutan cell cure. Pasiennya pun sudah banyak. Cell cure itu juga pengobatan lewat sel dendritik.

Sebelum itu, setidaknya 7 dokter ahli RSPAD sudah menjalani pendidikan cell cure di Jerman. Termasuk pendidikan di bidang sel dendritik.

Ketika RSPAD mendatangkan alat-alat cell cure dari Jerman, dilakukan pula transfer pengetahuan. Ahli dari Jerman datang ke Jakarta. Ahli Jerman itu satu tahun di RSPAD –mendampingi para dokter yang sudah pulang dari Jerman.

Ketika Covid menjadi pandemi awak tahun lalu tim cell cure, RSPAD memikirkan bagaimana agar bisa dimanfaatkan juga untuk mengatasi Covid-19.

Saat itulah mereka mempelajari banyak publikasi internasional. Mereka menemukan bahwa di Amerika juga muncul ide serupa. Yakni yang dilakukan oleh Prof dr Hans Keirstead PhD.

Kontak pun dilakukan. Untuk membawanya ke Indonesia.

"Jadi, Prof Hans Keirstead setuju membawa itu ke Indonesia karena melihat Indonesia sudah punya tim cell cure yang tepercaya," ujar salah satu Tim Peneliti Vaksin Nusantara. "Apalagi tim Indonesia juga punya ide yang sama," tambahnya.

Ketika mendengar penjelasan itu saya menjadi tidak ragu-ragu lagi ikut menyebut ini Vaksin Anak Bangsa. Awalnya saya sempat agak mencibir ketika menulis kata Vaksin Nusantara. Saya sempat menduga kata ''Nusantara'' di situ hanya tempelan. Tapi sekarang saya tidak ragu lagi. Ternyata ada riwayat keilmuannya.

Tim dendritik RSPAD itu sendiri kemudian menjadi supervisi dari tim peneliti dari Undip Semarang. Ditambah dengan 8 orang ahli dari Amerika yang ''pindah sementara'' ke Semarang.

Mereka menunggu: apakah izin uji coba fase 2 bisa didapat.

Presiden Jokowi sudah memberikan dukungannya pada Vak-Nus. Demikian juga DPR. Mungkin masih perlu istighotsah kubro untuk mewujudkannya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya