Berita

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan, Jakarta, Mukhaer Pakkanna/Net

Politik

Tesla Pamit, Indonesia Gigit Jari

JUMAT, 12 MARET 2021 | 14:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla Inc yang memilih membangun pabrik di India menyembulkan pertanyaan terkait negosiasi Tesla dengan pemerintah Indonesia.

Padahal, Indonesia dianggap memiliki sumber terbesar dunia yang potensial dalam pengembangan industri kendaraan bermotor listrik seiring ketersediaan nikel sebagai bahan baku baterai.

“Sayang sekali, Tesla hanya tertarik di bidang Energy Storage System (ESS),” ujar Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan, Jakarta, Mukhaer Pakkanna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).


Akibat keputusan Tesla tersebut, harga saham emiten tambang terpental. Data Bloomberg merekam bahwa saham PT Aneka Tambang Tbk ditutup tertekan 5,79 persen ke level Rp 2.280 per saham. Saham INCO ditutup terperosok 6,21 persen. Adapun saham TINS) merosot 5,29 persen ke Rp 1.790 per saham.

Pemantik harga saham itu mental, kata Mukhaer, juga tidak lepas dari kabar yang beredar di pekan kedua bulan ini. Di mana produsen mobil listrik Tesla setuju untuk bermitra dengan tambang nikel di Kaledonia Baru dalam upaya mengamankan lebih banyak sumber daya nikel tersebut.

Kaledonia Baru merupakan negeri di Samudera Pasifik yang dikenal sebagai produsen nikel terbesar keempat di dunia.

Bahkan sebelumnya, Tesla diperkirakan menjadi penasihat industri di tambang Goro di pulau Pasifik, yang dimiliki oleh raksasa pertambangan Brasil Vale dan merupakan wilayah luar negeri Prancis.

“Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang permintaan nikel, karena percepatan produksi kendaraan listrik dapat menyebabkan pasokan yang rendah,” urainya.

Kata Mukhaer, Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia harus “gigit jari” dengan keputusan Tesla. Sang Raja Tesla Inc, Elon Musk, mulai enggan melirik Indonesia.

Menurutnya, lirikan Tesla itu mulai berpaling karena pertimbangan rasional. Selain ekonomi, juga pertimbangan politik domestik dan regional.

Dalam hal ini, Mukhaer turut mengomentari kabar bahwa lima kawasan penghasil nikel tanah air, seperti Morowali; Halmahera Timur; Wawoni, Kolaka, dan Pomala; Pulau Gag Raja Ampat; dan Pulau Obi sudah dikuasai kelompok politik tertentu.

“Pemodal tertentu dan berkolaborasi negara tertentu yang diberikan keistimewaan (privilege). Negara itu, tentu berobsesi pula menjadi produsen mobil listrik ternama dunia dalam lima tahun ke depan,” tutupnya.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya