Berita

Pengamat kebijakan publik Dedi Kurnia Syah/Net

Nusantara

Menggerakkan Ekonomi, Pemerintah Harus Dukung Investor Masuk Ke Kupang

KAMIS, 11 MARET 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengamat kebijakan publik Dedi Kurnia Syah menyayangkan mencuatnya persoalan Hypermart di Kupang, NTT.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan pemerintah seharusnya justru memfasilitasi pihak investor masuk ke NTT.

"Tidak banyak investor yang mau menanamkan modalnya ke wilayah sulit seperti NTT. Para pemangku kepentingan harus mendukung investor agar nyaman. Merekalah yang menjadi penggerak ekonomi. Rakyat pun terbantu karena tercipta lapangan kerja," ujar Dedi Kurnia Syah, Kamis (11/3).


Kejaksaan Tinggi NTT tengah melakukan penyelidikan atas berdirinya Hypermart di Kupang. Kejaksaan menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kerjasama itu.

Sementara, data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kupang, pembangunan Hypermart itu adalah upaya pemkab untuk mendatangkan investor Nasional.

Hypermart Kupang dibangun di atas lahan milik Pemda Kupang seluas 8000 meter persegi. Selama ini lahan tersebut terbengkelai. Dalam perjanjian kerjasama, Hypermart membangun gedung senilai Rp 26 miliar, dan akan menyerahkan ke Pemda Kupang setelah 30 tahun.

Dalam perjanjian, pihak Hypermart juga berkewajiban membayar sewa lahan secara tahunan. Dan juga membagi pendapatan hasil parkir kendaraan ke kas Pemda Kupang.

"Jika tak hati-hati, investor akan kapok untuk menanamkan modalnya di daerah tertinggal. Perlu kearifan dalam menangani perkara ini," tukas Dedi Kurnia Syah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya