Berita

Seorang etnis Muslim Uighur berjalan di depan layar bergambarkan Presiden China Xi Jinping di Kashgar, Xinjiang Uighur/Net

Dunia

Pengamat China Bongkar Fakta Pembuat Laporan Tudingan Genosida Ternyata Lembaga Bermasalah Yang Cari Sensasi

KAMIS, 11 MARET 2021 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah pengamat China membantah laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh lembaga pemikir Newlines Institute for Strategy and Policy terkait isu genosida umat Muslim Uighur di Xinjiang.

Dalam laporan investigasinya, lembaga yang berbasis di Washington tersebut mengungkapkan bukti-bukti kuat yang isinya membeberkan perlakuan China terhadap Muslim Uighur yang 'kejam dan sistematis' yang bisa disamakan dengan pelanggaran pasal konvensi genosida PBB 1948.

Menanggapi laporan tersebut, analis China mengatakan pada hari Rabu (10/3) bahwa 'lembaga pemikir' ini sebenarnya berbohong kepada komunitas internasional. Sebenarnya itu adalah lembaga yang melayani kekuatan politik tertentu daripada lembaga independen dan netral.

Didirikan pada 2019, Newlines Institute, yang sebelumnya bernama Pusat Kebijakan Global, melabeli dirinya sebagai 'wadah pemikir non-partisan di Washington DC' pada situs webnya, yang bekerja untuk 'meningkatkan kebijakan luar negeri AS berdasarkan pemahaman mendalam tentang geopolitik negara berbagai wilayah di dunia dan sistem nilainya'. Lembaga itu didanai oleh Fairfax University dan mengklaim mempertahankan kebebasan operasional, programatik, dan editorial yang lengkap.

Global Times dalam laporannya mengatakan bahwa ternyata institut tersebut tidak independen, berdasarkan eberapa laporan.

Lembaga ini merupakan bagian depan dari Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT) yang diduga mensponsori terorisme, menurut Pusat Kebijakan Keamanan. Ahmed Alwani, pendiri dan presiden institut, menjadi wakil presiden IIIT pada 2018, yang didirikan bersama oleh ayahnya, menurut file pribadinya di situs web institut tersebut.

Lembaga ini juga disebut pernah dikritik karena mencoba mencuci kredensial pada tahun 2020, ketika masih bernama The Center for Global Policy (CGP). Terlepas dari penampilan luarnya, institut itu hanyalah 'nama dagang' untuk IIIT, menurut Pusat Kebijakan Keamanan.

Yang membuat laporannya semakin meragukan, bahwa ternyata pembuat rumor Adrian Zenz, adalah seorang pseudo-scholar anti-China yang terkenal, sebagai salah satu kontributornya.

Zenz sendiri berada di balik banyak 'aporan' tentang Xinjiang, yang penuh dengan klaim palsu, dan menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan dan individu di Xinjiang karena menyebabkan kerusakan reputasi dan kerugian ekonomi.

"Lembaga pemikir ini berbicara tentang kebohongan untuk menciptakan sensasi di komunitas internasional, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah lembaga pemikir akademis murni, tetapi lembaga dengan bias politik yang sangat kuat dan sejalan dengan kekuatan tertentu di AS dan masyarakat Barat untuk menjelekkan dan menyerang China," kata para pengamat China.

Para pengamat juga memperhatikan bahwa taktik anti-China yang digunakan oleh beberapa negara Barat sekarang berubah, dari tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh pemerintah menjadi fitnah dari apa yang disebut para sarjana dan organisasi.

Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Urusan Luar Negeri China, percaya bahwa perubahan tersebut adalah untuk melanjutkan kebijakan pemerintah yang menjelek-jelekkan China ke masyarakat, pertanda berbahaya bagi China.

"Mengipasi api secara internasional dan di dalam masyarakat mereka sendiri untuk mencemarkan nama baik China dengan apa yang disebut genosida di Xinjiang, pasukan anti-China mencoba untuk melemahkan kekuatan lunak China dan membuka jalan bagi Barat untuk mengambil kebijakan yang lebih keras terhadap China," kata Li.

"Tapi yang lebih penting adalah mereka mempengaruhi publik atau kelompok seperti LSM untuk membuat mereka mendukung politisi anti-China di AS dan beberapa negara Barat," ujarnya.

"Benar-benar menantang untuk melawan kekuatan seperti itu, tetapi kami harus tetap menyangkal klaim dan pembicaraan palsu tersebut," kata Li.

"Jelas, sikap keras AS terhadap China tidak akan berubah dan mereka akan terus menyebarkan desas-desus," kata Li, seraya menambahkan bahwa China seharusnya tidak mengharapkan tingkat relaksasi tertentu mengenai masalah ini di dalam masyarakat AS dan Barat.

Maksud dari menghipnotis laporan 'genosida' Xinjiang sangat berbahaya karena mereka juga mencoba menghasut hubungan antara Muslim dan masyarakat China, sehingga membuat negara-negara Muslim mendukung mereka yang memegang teguh China, kata para ahli.

Pemerintah AS sendiri pada Selasa mengumumkan bahwa mereka tidak mengubah penilaiannya bahwa ada genosida terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

"Populasi Uighur di Xinjiang tumbuh dari 5,55 juta menjadi lebih dari 12 juta selama empat dekade terakhir ini. Apakah penggandaan populasi disebut genosida?" kata Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China bertanya pada konferensi pers reguler pada hari Rabu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya