Berita

Seorang etnis Muslim Uighur berjalan di depan layar bergambarkan Presiden China Xi Jinping di Kashgar, Xinjiang Uighur/Net

Dunia

Pengamat China Bongkar Fakta Pembuat Laporan Tudingan Genosida Ternyata Lembaga Bermasalah Yang Cari Sensasi

KAMIS, 11 MARET 2021 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah pengamat China membantah laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh lembaga pemikir Newlines Institute for Strategy and Policy terkait isu genosida umat Muslim Uighur di Xinjiang.

Dalam laporan investigasinya, lembaga yang berbasis di Washington tersebut mengungkapkan bukti-bukti kuat yang isinya membeberkan perlakuan China terhadap Muslim Uighur yang 'kejam dan sistematis' yang bisa disamakan dengan pelanggaran pasal konvensi genosida PBB 1948.

Menanggapi laporan tersebut, analis China mengatakan pada hari Rabu (10/3) bahwa 'lembaga pemikir' ini sebenarnya berbohong kepada komunitas internasional. Sebenarnya itu adalah lembaga yang melayani kekuatan politik tertentu daripada lembaga independen dan netral.


Didirikan pada 2019, Newlines Institute, yang sebelumnya bernama Pusat Kebijakan Global, melabeli dirinya sebagai 'wadah pemikir non-partisan di Washington DC' pada situs webnya, yang bekerja untuk 'meningkatkan kebijakan luar negeri AS berdasarkan pemahaman mendalam tentang geopolitik negara berbagai wilayah di dunia dan sistem nilainya'. Lembaga itu didanai oleh Fairfax University dan mengklaim mempertahankan kebebasan operasional, programatik, dan editorial yang lengkap.

Global Times dalam laporannya mengatakan bahwa ternyata institut tersebut tidak independen, berdasarkan eberapa laporan.

Lembaga ini merupakan bagian depan dari Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT) yang diduga mensponsori terorisme, menurut Pusat Kebijakan Keamanan. Ahmed Alwani, pendiri dan presiden institut, menjadi wakil presiden IIIT pada 2018, yang didirikan bersama oleh ayahnya, menurut file pribadinya di situs web institut tersebut.

Lembaga ini juga disebut pernah dikritik karena mencoba mencuci kredensial pada tahun 2020, ketika masih bernama The Center for Global Policy (CGP). Terlepas dari penampilan luarnya, institut itu hanyalah 'nama dagang' untuk IIIT, menurut Pusat Kebijakan Keamanan.

Yang membuat laporannya semakin meragukan, bahwa ternyata pembuat rumor Adrian Zenz, adalah seorang pseudo-scholar anti-China yang terkenal, sebagai salah satu kontributornya.

Zenz sendiri berada di balik banyak 'aporan' tentang Xinjiang, yang penuh dengan klaim palsu, dan menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan dan individu di Xinjiang karena menyebabkan kerusakan reputasi dan kerugian ekonomi.

"Lembaga pemikir ini berbicara tentang kebohongan untuk menciptakan sensasi di komunitas internasional, yang menunjukkan bahwa ia bukanlah lembaga pemikir akademis murni, tetapi lembaga dengan bias politik yang sangat kuat dan sejalan dengan kekuatan tertentu di AS dan masyarakat Barat untuk menjelekkan dan menyerang China," kata para pengamat China.

Para pengamat juga memperhatikan bahwa taktik anti-China yang digunakan oleh beberapa negara Barat sekarang berubah, dari tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh pemerintah menjadi fitnah dari apa yang disebut para sarjana dan organisasi.

Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Urusan Luar Negeri China, percaya bahwa perubahan tersebut adalah untuk melanjutkan kebijakan pemerintah yang menjelek-jelekkan China ke masyarakat, pertanda berbahaya bagi China.

"Mengipasi api secara internasional dan di dalam masyarakat mereka sendiri untuk mencemarkan nama baik China dengan apa yang disebut genosida di Xinjiang, pasukan anti-China mencoba untuk melemahkan kekuatan lunak China dan membuka jalan bagi Barat untuk mengambil kebijakan yang lebih keras terhadap China," kata Li.

"Tapi yang lebih penting adalah mereka mempengaruhi publik atau kelompok seperti LSM untuk membuat mereka mendukung politisi anti-China di AS dan beberapa negara Barat," ujarnya.

"Benar-benar menantang untuk melawan kekuatan seperti itu, tetapi kami harus tetap menyangkal klaim dan pembicaraan palsu tersebut," kata Li.

"Jelas, sikap keras AS terhadap China tidak akan berubah dan mereka akan terus menyebarkan desas-desus," kata Li, seraya menambahkan bahwa China seharusnya tidak mengharapkan tingkat relaksasi tertentu mengenai masalah ini di dalam masyarakat AS dan Barat.

Maksud dari menghipnotis laporan 'genosida' Xinjiang sangat berbahaya karena mereka juga mencoba menghasut hubungan antara Muslim dan masyarakat China, sehingga membuat negara-negara Muslim mendukung mereka yang memegang teguh China, kata para ahli.

Pemerintah AS sendiri pada Selasa mengumumkan bahwa mereka tidak mengubah penilaiannya bahwa ada genosida terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

"Populasi Uighur di Xinjiang tumbuh dari 5,55 juta menjadi lebih dari 12 juta selama empat dekade terakhir ini. Apakah penggandaan populasi disebut genosida?" kata Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China bertanya pada konferensi pers reguler pada hari Rabu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya