Berita

Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule (kemeja putih) saat menggelar aksi solidaritas di kantor DPP Demokrat/RMOL

Politik

ProDEM Ajak AHY Berhimpun Dengan Rakyat Melawan Ketidakadilan

RABU, 10 MARET 2021 | 07:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi solidaritas dilakukan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) untuk Partai Demokrat yang sedang mengalami guncangan dari pihak Istana.

Aksi solidaritas itu ditunjukkan Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule bersama sejumlah aktivis ProDEM dengan berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa (9/3).

“Solidaritas ProDEM untuk Demokrat dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujar Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (10/3).


Dalam aksi solidaritas ini, ProDEM menyampaikan harapan langsung kepada AHY agar Demokrat dapat membuka diri dalam mengatasi kasus yang sedang terjadi. Artinya, Demokrat berhimpun bersama dengan elemen rakyat untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.

“Demokrasi tanpa keadilan adalah utopia. Tak ada perjuangan yang sia-sia,” tuturnya.

Iwan Sumule berpandangan, pembiaran pengambilalihan partai yang sah secara hukum oleh penguasa adalah bagian dari penindasan yang harus dilawan.

Aksi solidaritas, sambungnya, dilakukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang terjadi.

"Kita berhimpun dan dinamisir aksi perlawanan terhadap rezim ini," demikian Iwan Sumule.

ProDEM sebelumnya menyambut kabar dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief yang menyebut bahwa SBY berpotensi akan menggelar aksi protes ke Istana Negara.

Aksi itu bisa dilakukan jika Presiden Jokowi tetap mengabaikan demokrasi dengan membiarkan aksi Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang turut melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Hingga saat ini, pihak istana bahkan masih bergeming dengan keterlibatan Moeldoko dalam perkumpulan mengatasnamakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara belum lama ini. Dalam 'KLB' tersebut, Moeldoko didaulat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya