Berita

Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule (kemeja putih) saat menggelar aksi solidaritas di kantor DPP Demokrat/RMOL

Politik

ProDEM Ajak AHY Berhimpun Dengan Rakyat Melawan Ketidakadilan

RABU, 10 MARET 2021 | 07:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi solidaritas dilakukan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) untuk Partai Demokrat yang sedang mengalami guncangan dari pihak Istana.

Aksi solidaritas itu ditunjukkan Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule bersama sejumlah aktivis ProDEM dengan berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa (9/3).

“Solidaritas ProDEM untuk Demokrat dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujar Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (10/3).


Dalam aksi solidaritas ini, ProDEM menyampaikan harapan langsung kepada AHY agar Demokrat dapat membuka diri dalam mengatasi kasus yang sedang terjadi. Artinya, Demokrat berhimpun bersama dengan elemen rakyat untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.

“Demokrasi tanpa keadilan adalah utopia. Tak ada perjuangan yang sia-sia,” tuturnya.

Iwan Sumule berpandangan, pembiaran pengambilalihan partai yang sah secara hukum oleh penguasa adalah bagian dari penindasan yang harus dilawan.

Aksi solidaritas, sambungnya, dilakukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang terjadi.

"Kita berhimpun dan dinamisir aksi perlawanan terhadap rezim ini," demikian Iwan Sumule.

ProDEM sebelumnya menyambut kabar dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief yang menyebut bahwa SBY berpotensi akan menggelar aksi protes ke Istana Negara.

Aksi itu bisa dilakukan jika Presiden Jokowi tetap mengabaikan demokrasi dengan membiarkan aksi Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang turut melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Hingga saat ini, pihak istana bahkan masih bergeming dengan keterlibatan Moeldoko dalam perkumpulan mengatasnamakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara belum lama ini. Dalam 'KLB' tersebut, Moeldoko didaulat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya