Berita

Presiden Finlandia, Sauli Niinisto/Net

Dunia

Finlandia: Skema Pengadaan Vaksin Kolektif Uni Eropa Hambat Program Vaksinasi

SENIN, 08 MARET 2021 | 13:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Skema pengadaan vaksin Covid-19  secara kolektif yang dilakukan oleh Uni Eropa dianggap telah menghambat program vaksinasi di negara-negara anggotanya.

Presiden Finlandia, Sauli Niinisto menyebut regulator obat-obatan Uni Eropa, European Medicines Agency (EMA) telah tertinggal jauh di belakang untuk vaksin buatan AstraZeneca dan Johnson&Johnson.

"Vaksin mana yang telah dipesan dan komitmen mengikat apa yang dibuat? Tidak ada keraguan bahwa mereka seharusnya melakukan lebih baik dalam hal ini. Kami memiliki contoh negara yang lebih berhasil daripada UE dalam mendapatkan vaksin untuk diri mereka sendiri," kata Niinisto, seperti dikutip Sputnik.


Ia kemudian menyebut Hongaria, Republik Ceko, dan Slovakia telah menggunakan regulator medis mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan penggunaan vaksin.

Menurut Niinisto, gagasan tersebut menarik, namun tidak menyebutkan apakah Finlandia juga akan bertindak sendiri.

Niinisto kemudian membenarkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan untuk memasok Finlandia dengan teknologi untuk memproduksi vaksin Sputnik V pada awal Januari.

Namun, Niinistö mengindikasikan bahwa Finlandia tidak akan bergerak maju sampai EMA memberikan vaksin Sputnik V lampu hijau untuk penggunaan di Uni Eropa.

Secara keseluruhan, Finlandia telah mencatat lebih dari 62.063 kasus Covid-19 dengan 767 kematian. Meskipun jauh lebih rendah daripada di negara tetangga Swedia, Finlandia telah mengalami lebih banyak pembatasan dan penguncian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya