Berita

Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne/Net

Dunia

Australia Tangguhkan Kerja Sama Pertahanan Dengan Myanmar

SENIN, 08 MARET 2021 | 06:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Australia ikut mengambil tindakan untuk menanggapi situasi di Myanmar saat ini, di mana kerja sama pertahanan dengan Burma telah ditangguhkan.

Menteri Luar Negeri Marise Payne mengumumkan penangguhan program kerja sama dengan Myanmar dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam (7/3).

Dimuat Reuters, hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.


Payne mengatakan, Australia juga akan mengirim bantuan kemanusiaan kepada Rohingya dan etnis minoritas lainnya segera.

"Kami akan memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," kata Payne.

Lewat pernyataan yang sama, Payne juga menyatakan bahwa Australia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.

Pihak berwenang juga menegaskan, Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Turnel ditahan sejak 1 Februari, ketika militer merebut kekuasaan.

Sebelumnya, pada akhir pekan, ratusan orang berkumpul di Sydney, mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta di Myanmar.

Di Myanmar, kudeta telah memicu aksi pembangkangan sipil. Protes besar-besaran terjadi, di mana aparat tidak jarang melakukan kekerasan untuk membubarkan demonstran.

Menurut PBB, sudah ada lebih dari 50 orang yang tewas sejak kudeta pada 1 Februari.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya