Berita

Perdana Menteri sementara Lebanon, Hassan Diab/Net

Dunia

Krisis Lebanon, PM Hassan Diab Ancam Politisi Hentikan Kisruh Dan Segera Bentuk Kabinet Baru

MINGGU, 07 MARET 2021 | 12:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Lebanon jatuh ke dalam krisis terdalam. Ketika ekonomi dalam kondisi kritis, pertikaian politik masih terus terjadi, membuat Perdana Menteri sementara, Hassan Diab kewalahan.

Diab mendesak para politisi untuk mengesampingkan berbagai perbedaan dan segera membentuk pemerintahan baru agar Lebanon dapat menarik bantuan dari luar negeri.

Diab dan kabinetnya sebenarnya telah mengundurkan diri setelah ledakan dahsyat di Beirut pada 4 Agustus lalu. Namun perdana menteri baru yang ditunjuk Saad al-Hariri gagal membentuk kabinet baru karena kebuntuan politik dengan Presiden Michel Aoun.


Dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Sabtu (6/3), Diab mengancam tidak akan melakukan tugasnya dan mendesak para politisi segera menyelesaikan pembentukan kabinet baru.

"Jika perbuatan berdiam diri membantu pembentukan kabinet, maka saya siap melakukannya, meskipun itu bertentangan dengan keyakinan saya karena itu menganggu seluruh negara bagian dan merugikan Lebanon," ujar Diab, seperti dikutip Reuters.

Lewat pidatonya, Diab juga menyoroti insiden baru-baru ini yang terjadi di  supermarket Beirut, di mana pembeli memperebutkan susu bubuk.

"Kondisi sosial memburuk, kondisi keuangan membebani negara, kondisi politik semakin komplek," tambahnya.

“Negara ini dihadapkan pada tantangan besar yang tidak dapat dihadapi oleh pemerintah normal tanpa konsensus politik, jadi bagaimana pemerintah sementara dapat menghadapi tantangan ini?” imbuh Diab.

Lebanon dilanda krisis keuangan pada 2019, membuat banyak orang menganggur dan kelaparan. Situasi tersebut diperparah dengan kisruh politik yang kemudian dibarengi oleh pandemi Covid-19.

Mata uang Lebanon terus mengalami depresiasi terhadap dolar. Bahkan untuk pertama kalinya, dolar diperdagangkan hampir 11 ribu pound Lebanon di pasar gelap.

Krisis membuat pemadaman listrik lebih lama di seluruh wilayah, beberapa bahkan hingga 12 jam per hari.

Situasi yang ada membuat warga melakukan protes. Pada Selasa (2/3), mereka berunjuk rasa, memblokir jalan dengan membakar ban.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya