Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf/Net
Pemerintah diminta untuk tidak lagi kecolongan dalam melakukan tindakan awal mengantisipasi penyebaran varian corona baru. Pemerintah harus menekankan pentingnya transparansi informasi dan kesigapan pemerintah untuk melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment).
Begitu kata anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menanggapi temua dua kasus varian baru corona B117 di Indonesia. Virus jenis ini disebut lebih menular karena mengalami proses replikasi lebih cepat di dalam tenggorokan. Bahkan, tingkat kematian dari virus ini 30 persen lebih mematikan akibat virologi yang tinggi.
“Berkaca dari evaluasi 1 tahun belakangan, maka sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga. Perkuat peran BNPB selaku
leading sector saat ini, dan manfaatkan data yang akurat untuk telurkan kebijakan yang saintifik dan berdampak,†kata Bukhori kepada wartawan, Minggu (7/3).
Bukhori mengatakan di samping langkah taktis tersebut, ada langkah moral yang juga tidak kalah penting. Pemerintah juga harus tegas dan konsisten menghadirkan teladan yang baik dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).
“Pasalnya, hal ini berkaca pada insiden kerumunan di Maumere NTT beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja Presiden, dimana saya sangat menyesalkan hal tersebut bisa mudah terjadi dan seolah tidak ada antisipasi,†tegasnya.
Pemerintah, lanjut Bukhori, dituntut konsisten dan mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Insiden di NTT adalah contoh yang kurang elok, apalagi dilakukan oleh seorang kepala negara yang semestinya terdepan dalam memberi contoh konsistensi antara kata dan perbuatan.
Di sisi lain, Ketua DPP PKS ini juga menganggap pemerintah seolah kehilangan arah dan fokus dalam menangani krisis pandemi akibat sederet kegaduhan di tengah masyarakat yang justru ditimbulkan oleh internal istana.
Ia pun mengutarakan kekhawatirannya, bahwa akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk lekas keluar dari krisis kesehatan apabila pengelolaan negara oleh pemerintah terus dikerjakan dengan cara yang morat-marit.
“Pemerintah harus berhenti menebar sensasi dengan narasi yang tidak bermutu. Rakyat butuh kebijakan yang bermutu. Bukan yang keliru sehingga bikin gaduh,†tutupnya.
