Dua Cara Dari Jimly Asshiddiqie Agar Pemerintah Disebut Netral Sikapi Polemik Demokrat

Partai Demokrat tengah dilanda gonjang ganjing setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai kader melakukan upaya pengambilalihan partai secara ilegal melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB yang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap bodong dan digelar di Deliserdang itu telah memilih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Kini bola panas polemik Demokrat berada di tangan pemerintah. Jika salah mengambil langkah, maka dugaan pemerintah tidak netral atau mendukung adanya kudeta bisa diamini.

Atas dasar itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memberi dua jurus agar pemerinta bisa dianggap netral dalam menangani kasus ini.

“Kalau pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa saja pemerintah tidak mengesahkan pendaftaran pengurus "KLB" tersebut,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (7/3).

Selain itu, pemerintah juga punya cara lain untuk menunjukkan netralitasnya. Cara kedua itu adalah dengan mencopot Moeldoko dari jabatan di lingkaran pemerintah. Sebab bagaimanapun pemerintah akan dianggap merestui “kudeta” jika Moeldoko tetap menjabat sebagai KSP.

“Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” demikian anggota DPD RI itu.