Berita

Aksi protes di Yangon/net

Dunia

Langgar Pedoman, YouTube Hapus Lima Saluran Milik Militer Myanmar

SABTU, 06 MARET 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah melonjaknya aksi protes massa dan tekanan internasional yang menentang kudeta militer Myanmar, platform berbagi videoYouTube menghapus lima saluran yang dijalankan oleh militer negara itu karena dianggap telah melanggar pedoman aplikasi besutan Google tersebut.

Keputusan oleh YouTube mengikuti pengumuman yang dilakukan patform media sosial Facebook sebelumnya, bahwa mereka telah menghapus semua halaman terkait militer Myanmar dari situsnya dan dari Instagram, yang juga dimilikinya, seperti dilaporkan AP, Sabtu (6/3).

Banyak kasus kebrutalan yang diincar aparat keamanan di jalanan terekam dalam foto dan video yang beredar luas di media sosial. Video menunjukkan pasukan keamanan menembak orang-orang dari jarak dekat dan mengejar serta memukuli demonstran dengan kejam.


AS menyebut gambar itu mengerikan, kepala hak asasi manusia PBB bahkan mengatakan sudah waktunya untuk ‘mengakhiri cengkeraman militer atas demokrasi di Myanmar’, dan pakar independen badan dunia hak asasi manusia di negara itu, Tom Andrews, mendesak anggota Dewan Keamanan untuk menonton video yang banyak beredar tersebut.

Sementara banyak pelanggaran dilakukan oleh polisi, ada kekhawatiran yang lebih besar tentang pasukan militer yang dikerahkan di kota-kota Myanmar yang terkenal selama beberapa dekade karena taktik kontra-pemberontakan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia.

Gelombang unjuk rasa menentang kekerasan yang meningkat dan unjuk rasa anti-kudeta kembali meningkat pada Jumat (5/6) waktu setempat.  Sementara utusan khusus PBB untuk negara itu juga telah menyerukan tindakan Dewan Keamanan yang mendesak, dengan mengatakan sekitar 50 pengunjuk rasa damai tewas dan puluhan lainnya terluka di tindakan keras militer terburuk minggu ini.

Setidaknya 18 pengunjuk rasa ditembak dan dibunuh pada hari Minggu dan 38 pada hari Rabu, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Lebih dari 1.000 orang telah ditangkap, kata Asosiasi Bantuan independen untuk Tahanan Politik.

Tindakan oleh YouTube untuk menghapus saluran militer datang ketika platform tersebut mengatakan sedang mengawasi konten lebih lanjut yang mungkin melanggar aturannya. Platform ini sebelumnya menarik lusinan saluran sebagai bagian dari penyelidikan terhadap konten yang diupload dalam kampanye pengaruh terkoordinasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya