Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/RMOL

Politik

Andi Mallarangeng: Yang Ikut KLB Sumut Gerombolan Hantu Blao

SABTU, 06 MARET 2021 | 12:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peserta dalam acara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, belum diketahui pasti apakah mereka kader Demokrat yang orisinil.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut pihak-pihak yang mengikuti KLB ilegal adalah hantu blao.

Pasalnya, pelaksanaan acara sepihak yang diklaim sebagai KLB itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sah masuk lembar negara.


"Mereka menjadi gerombolan-gerombolan hantu blao yang tidak punya keabsahan yang jelas karena itu abal-abal," kata Andi Mallarangeng dalam diskusi Polemik bertajuk "Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini", Sabtu (6/3).

Atas dasar itu, Andi Mallarangeng menyatakan hasil pengumpulan massa yang diklaim KLB Partai Demokrat dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum akan ditentukan oleh Kemenkumham.

"Pertanyaannya adalah Kemenkumham sikapnya bagaimana? Apakah syarat-syarat untuk melakulan KLB telah dipenuhi sesuai AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini. Kalau itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, mestinya ditolak pendaftarannya!" tegasnya.

Namun demikian, mantan Menpora era SBY itu meyakini bahwa pemerintah melalui Menkumham Yasonna H. Laoly akan menjaga integritasnya dengan menolak hasil gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB itu akan ditolak.

"Saya sih masih percaya teman-teman di Kemenkumham termasuk Menkumham Yasonna Laolly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih," pungkasnya.

Selain Andi Mallarangeng, turut hadir secara virtual menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni peniliti senior LIPI Prof. Siti Zuhro, pakar hukum tata Nnegara Prof. Juanda, dan anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya