Belarusia Dan 70 Negara Dukung China Terkait Kebijakan Satu Negara Dua Sistem Di Hong Kong

Perwakilan dari Republik Belarus yang juga mewakili 70 negara lainnya, menyuarakan dukungan untuk sikap dan tindakan pemerintah China dalam urusan yang terkait dengan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).

Dalam pernyataan yang disampaikannya pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Jumat (5/3), perwakilan tersebut juga menentang campur tangan asing dalam urusan dalam negeri China.

“Non-campur tangan dalam urusan internal negara-negara berdaulat adalah prinsip penting yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional,” kata perwakilan tersebut, seraya menambahkan bahwa 70 negara mendukung China atas penerapan prinsip ‘Satu Negara, Dua Sistem’ di Hong Kong, seperti dikutip dari CGTN, Jumat (5/3).

Sejak Undang-Undang Republik Rakyat China tentang Menjaga Keamanan Nasional di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong diberlakukan, Hong Kong telah menyingkirkan turbulensi dan secara bertahap memulihkan stabilitas.

Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China, menurut perwakilan itu. Urusan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China yang tidak akan mendapat campur tangan dari kekuatan eksternal mana pun.

"Kami mendesak pihak terkait untuk menghormati kedaulatan China dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong serta Urusan internal China,” perwakilan itu menekankan.

Menanggapi itu, juru bicara Kementerian luar Negeri China, wang Wenbin mengatakan: “Fakta bahwa negara-negara berkembang sekali lagi bergandengan tangan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengangkat suara mereka untuk keadilan sepenuhnya mencerminkan bahwa fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata dan bahwa keadilan terletak di hati rakyat.”

“Tekad China untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan tidak tergoyahkan, seperti tekadnya untuk menerapkan prinsip ‘Satu Negara, Dua Sistem’ dan menjaga kemakmuran dan stabilitas Hong Kong,” kata Wang.

“Kami mendesak pihak terkait untuk mematuhi hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional dan untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan internal China dengan cara apapun,” tegasnya.