Pembelahan Demokrat Akan Lenyapkan Fungsi Partai Sebagai Check And Balances

Upaya pembelahan Partai Demokrat oleh sekelompok pihak bukan hanya akan merugikan kepengurusan Demokrat yang sah, melainkan berdampak besar bagi demokrasi Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana menjelaskan, saat ini banyak pihak yang membela Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) yang tengah dirundung upaya pembelahan.

Namun demikian, rentetan dukungan tersebut bukan berarti para pembela sebagai partisan atau kader Demokrat, melainkan memiliki semangat yang sama dalam menjaga pilar demokrasi.

Gde Siriana secara mendalam melihan, belum adanya reaksi pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo terkait dinamika Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko makin mengindikasikan ada upaya pembiaran terhadap partai yang berbeda pandangan dengan penguasa.

Hal inilah yang ke depan dikhawatirkan akan mengikis sikap kritis partai politik terhadap segala kebijakan pemerintah.

"Yang membela Demokrat itu punya semangat untuk menjaga pilar demokrasi. Sayangnya semangat itu tak dimiliki penguasa. Akibatnya, partai tidak akan jalankan fungsi check and balances lagi, tapi bagaimana tidak akan dibelah-belah," kata Gde Siriana, Jumat (5/3).

Untuk saat ini, kata Gde, sulit untuk menilai posisi pemerintah netral. Sebab bila ingin dianggap netral dan tidak berpihak kepada pendukung mengatasnamakan KLB Deli Serdang, pemerintah harusnya segera turu tangan.

"Semestinya Menkopolhukam (Mahfud MD) turun tangan untuk menjembatani perselisihan internal parpol agar solusinya sesuai dengan AD/ART. Dalam UU 2/2008 tentang Parpol Pasal 12: Parpol berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara," tandasnya.