Sangat Mungkin Manuver Moeldoko Lanjutan Episode Fitnah SBY Biayai Demo UU Ciptaker

Sulit untuk memisahkan manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang berusaha mengambil alih Partai Demokrat dengan pihak istana negara.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana merespons penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi kegiatan yang mengklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

"Pak Moel (Moeldoko) itu KSP lho. Jadi sulit pisahkan tindakannya dari Presiden," kata Gde Siriana di akun Twitternya.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera bertindak untuk mengambil keputusan tegas terkait pro kontra pengambilalihan Demokrat yang mana dilakukan oleh seorang pejabat dari lingkaran istana.

"Jadi kalau presiden diam, tidak bertindak terkait KLB, bisa dianggap merestui," jelasnya.

Di sisi lain, tindakan yang seakan membiarkan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut diobrak-abrik oleh pihak eksternal akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah terhadap oposisi.

"Rakyat sedang menonton bahwa parpol manapun bisa dikuasai jika tidak sejalan dengan pemerintah," sambungnya.

Bahkan, kata Gde, bukan tidak mungkin diamnya pemerintah dan campur tangan Moeldoko dalam pengambilalihan Demokrat masih berkaitan dengan 'serangan' kepada Demokrat yang sebelumnya juga dituding aktor di balik demo UU Ciptaker beberapa waktu lalu.

"Sangat mungkin ini lanjutan dari tudingan bahwa SBY biayai demo UU Ciptaker," tutupnya.