Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Apa Salahnya Dukung Perpres Miras?

SELASA, 02 MARET 2021 | 11:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah pandangan berbeda dari kebanyakan pihak dimunculkan politikus Gerindra, Arief Poyuono, terkait terbitnya Peraturan Presiden No 10 tahun 2021. Arief menyatakan dukungannya agar Indonesia bisa memproduksi minuman keras (miras) sendiri.

"Produksi miras harus didukung untuk penguatan ekonomi nasional. Sebelum ada perpres miras, miras sudah ada di mana mana. Coba lihat di kafe, bar, hotel, banyak miras dijual. Jadi apa salahnya perpres produksi miras didukung?" ujar Arief Poyuono melalui keterangannya kepada Redaksi, Selasa (2/3).

Ia juga membantah pandangan sejumlah pihak kalau sebuah negara yang memproduksi miras, masyarakatnya jadi rusak. Karena, menurut Arief, tidak ada bukti yang signifikan terkait pernyataan tersebut.


Alasan lain kenapa Arief mendukung Perpres 10/2021 adalah agar peredaran miras impor, terutama yang ilegal, bisa makin ditekan. Bahkan dikalahkan oleh miras lokal.

Dituturkan Arief, ada mafia yang mengatur peredaran impor miras. Termasuk para penyelundup miras dari luar negeri yang kemudian menjualnya di bar, hotel, dan kafe di Indonesia tanpa memberi pemasukan kepada negara.

"Diduga mereka yang membiayai penolakan perpres miras, sekarang ini lewat oknum-oknum dan organisasi tertentu," paparnya.

Nah, ditambahkan Arief, miras impor itu bahan bakunya banyak di Indonesia. Sehingga jika banyak diproduksi di Indonesia, miras lokal akan bisa menyaingi miras impor.

"Apalagi jika miras yang diproduksi itu bisa kita ekspor," sambungnya.

Sehingga, Arief menilai, tidak ada salahnya mendukung Perpres 10/2021 tersebut. Daripada pendapatan peredaran miras ilegal selama ini tidak menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Itu pabrik bir bintang milik Pemda Jakarta sudah ada sejak zaman Belanda. Dan paling menguntungkan dan memberikan pemasukan bagi Pemda Jakarta," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya