Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Net
Ramainya pembahasan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi untuk komoditas minuman beralkohol (Minol) tak pelak turut menyeret kepemilikan saham bir Pemprov DKI Jakarta.
Sejak tahun 2019 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan permohonan ke DPRD DKI Jakarta untuk melepas saham bir di PT Delta Djakarta dengan tujuan agar warga Jakarta terhindar dari konsumsi minum keras (miras).
Anies menyampaikan, uang hasil penjualan saham bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Namun hingga kini permintaan Anies tersebut tak kunjung terealisasi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, belum terwujudnya rencananya itu karena belum dibahas di DPRD DKI.
"Itu sudah lama diusulkan. Coba tanya sama Ketua DPRD soal ini, kan belum dibahas," kata Taufik saat dihubungi
Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (1/3).
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan mendukung penuh niat Anies Baswedan melepas saham di perusahaan bir tersebut.
"Apa yang disampaikan Pak Anies kita pelajari. Kemungkinan-kemungkinan kan bisa aja. Kita dukung,
support," tandas Taufik.
Diketahui, Delta Djakarta, Perseroan memiliki pabrik bir di Bekasi, Jawa Barat. Pemprov DKI Jakarta sendiri memegang saham hingga 26,25 persen dari perusahaan ini.
Pabrik tersebut memproduksi berbagai jenis brand miras seperti Anker Beer, Anker Lychee, Anker Stout, Carlsberg, Kuda Putih, San Miguel Light, San Miguel Pale Pilsen, dan San Miguel Cerveza Negra.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan tidak akan menyetujui penjualan saham bir PT Delta Djakarta Tbk.
"Selama saya masih Ketua DPRD enggak akan saya jual itu. PT Delta Djakarta Tbk tuh enggak ada salahnya," kata Prasetio dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).
Prasetio menyebut, persoalan PT Delta jangan dikaitkan dengan urusan iman. Pemprov DKI Jakarta harus lebih cermat dalam melihat posisi PT Delta.
"Ini enggak salah mau dijual. Penjualannya pun tidak rasional. Pak mohon izin, Pak satu triliun? Itu udah Tbk bos. Sekarang di bursa efek itu tinggal mau nangkep, 'ih saya mau beli' apa mau kita jadi bodoh lagi. Kan enggak boleh gitu Pak," kata politisi PDIP itu.
