Berita

Gubernur Sulsel Nurdin Abdillah menjadi tersangkap KPK karena diduga menerima suap/Net

Politik

OTT KPK Terhadap Nurdin Abdullah Menambah Beban Politik PDIP

SENIN, 01 MARET 2021 | 04:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diprediksi akan menambah beban politik PDIP.

Pasalnya, PDIP masih dibayang-bayangi kasus yang menjerat Harun Masiku dan juga suap Bansos yang menjerat kadernya yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin dinihari (1/3).


Analisa Wempy, beban politik PDIP semakin kompleks mengingat Nurdin Abdullah sebelum diusung PDIP dikenal sebagai sosok berprestasi dan berintegritas tinggi.

"Kasus OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah menambah beban PDI Perjuangan. Sebab selesai kasus Harun Masiku dan kasus Bansos. Publik tentu kaget, mengingat rekam jejak Pak Nurdin dianggap berprestasi dan berintegritas," demikian analisa Wempy.

Ia mengatakan PDIP pasti terpukul dengan kejadian ini. Ia berpandangan peristiwa operasi tangkap tangan KPK ini akan berdampak pada elektoral partai.

"Bisa jadi ada dampak terhadap elektabilitas PDI Perjuangan dari penangkapan Nurdin Abdullah," demikian kata Wempy.

Nurdin Abdullah sendiri telah ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai penerima suap proyek infrastruktur bersama anak buahnya Edy Rahmat.

Dalam kasus ini, Agung Sucipto selaku kontraktor ditetapkan tersangkap pemberi suap dari sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya