Berita

Gubernur Sulsel Nurdin Abdillah menjadi tersangkap KPK karena diduga menerima suap/Net

Politik

OTT KPK Terhadap Nurdin Abdullah Menambah Beban Politik PDIP

SENIN, 01 MARET 2021 | 04:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diprediksi akan menambah beban politik PDIP.

Pasalnya, PDIP masih dibayang-bayangi kasus yang menjerat Harun Masiku dan juga suap Bansos yang menjerat kadernya yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin dinihari (1/3).


Analisa Wempy, beban politik PDIP semakin kompleks mengingat Nurdin Abdullah sebelum diusung PDIP dikenal sebagai sosok berprestasi dan berintegritas tinggi.

"Kasus OTT KPK terhadap Nurdin Abdullah menambah beban PDI Perjuangan. Sebab selesai kasus Harun Masiku dan kasus Bansos. Publik tentu kaget, mengingat rekam jejak Pak Nurdin dianggap berprestasi dan berintegritas," demikian analisa Wempy.

Ia mengatakan PDIP pasti terpukul dengan kejadian ini. Ia berpandangan peristiwa operasi tangkap tangan KPK ini akan berdampak pada elektoral partai.

"Bisa jadi ada dampak terhadap elektabilitas PDI Perjuangan dari penangkapan Nurdin Abdullah," demikian kata Wempy.

Nurdin Abdullah sendiri telah ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai penerima suap proyek infrastruktur bersama anak buahnya Edy Rahmat.

Dalam kasus ini, Agung Sucipto selaku kontraktor ditetapkan tersangkap pemberi suap dari sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya