Berita

Bendera PDIP/Net

Politik

Survei Membuktikan PDIP Tetap Kokoh

RABU, 24 FEBRUARI 2021 | 23:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Elektabilitas PDI Perjuangan tampak kokoh di tangga teratas hasil survei mengenai tingkat keterpilihan partai yang dirilis sejumlah lembaga. Bahkan rata-rata survei menempatkan rentang posisi pertama dan kedua dengan jarak cukup jauh.

Selain membuktikan PDIP masih kokoh, pengamat politik Ninoy Karundeng juga menilai bahwa hal ini menjadi tanda bahwa pemberitaan media massa yang cukup spesifik menyudutkan PDIP gagal.

Ninoy menyebut pemberitaan yang dua kali menampilkan cover story soal korupsi bansos dengan menyebut petinggi PDIP, merupakan upaya pembusukan PDIP karena menyeret para pentolan seperti Herman Hery. Selain itu, ada juga istilah ‘Madam' dalam kasus bansos yang merupakan upaya sistematis untuk menghancurkan kredibilitas partai banteng.


"Bukan hanya Herman Hery, majalah itu pun secara jelas menyeret seolah ada keterlibatan petinggi PDIP yang disebut sebagai ‘Madam; yang jelas mengarah ke sosok tokoh sentral perempuan di PDIP yang publik tahu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/2).

Menurutnya, ada upaya untuk menggiring opini bahwa PDIP tidak layak untuk didukung. Namun semua hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan upaya itu gagal.

"Upaya media tersebut melakukan pembusukan terhadap PDIP gagal total. Tiga hasil survei terakhir dari lembaga kredibel dan satu dari Litbang media massa tentang elektabilitas partai politik menunjukkan PDIP tetap sebagai parpol teratas," ungkapnya.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia menempatkan elektabilitas PDIP sebesar 25,1 persen.

Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas PDIP sebagai partai teratas dengan 20,1 persen. Bahkan jika dilakukan semi terbuka, PDIP masih diposisi pertama 24,5 persen.

Hasil survei Lembaga Survei Indometer menunjukkan elektabilitas PDIP masih teratas yakni 22,3 persen.

Sedangkan temuan dari survei Litbang Kompas merekam elektabilitas PDIP tetap nomor satu, yakni 19,7 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya