Juru bicara Misi China untuk PBB, Liu Yuyin menolak dengan tegas tudingan yang mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang, seraya mendesak agar pemerintah Inggris dan negara Barat lainnya berhenti untuk menyebarkan informasi yang salah.
Hal itu disampaikan Liu saat berpidato pada sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, terkait dengan masalah Xinjiang China, Senin (22/2) waktu setempat. Dia mengatakan, hak asasi manusia tidak boleh digunakan untuk tujuan politik atau sebagai alat untuk mencoreng negara lain dan menahan perkembangan mereka.
“Dewan Hak Asasi Manusia tidak memiliki tempat untuk kebohongan dan penipuan,†kata Liu, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (23/2).
Liu menekankan, sangat disayangjan bahwa Inggris, Jerman, Denmark, Finlandia dan sejumlah negara lain menyalahgunakan platform tingkat tinggi Dewan untuk menyebarkan informasi palsu tentang China, mencoreng dan mencampuri urusan internal China.
“China menyatakan penolakan tegasnya dan penolakan total atas tuduhan tersebut,†ujarnya.
Dalam pidatonya, Liu juga kembali menegaskan bahwa kebijakan etnis China menampilkan kesetaraan, persatuan, otonomi daerah etnis dan kemakmuran bersama. Dia mencatat bahwa Daerah Otonomi Xinjiang Uighur di China Barat Laut dan Daerah Otonomi Tibet di China Barat Daya, yang sebagian besar dihuni oleh etnis minoritas, adalah contoh yang baik dari perkembangan perjuangan HAM China.
“Apa yang disebut tuduhan ‘kerja paksa’ dan ‘sterilisasi paksa’ yang dibuat terhadap Xinjiang adalah fitnah langsung dan ‘kebohongan abad ini’ yang dibuat oleh politisi Barat,†kata Liu.
Liu mengatakan, bahwa Inggris mengadopsi standar ganda dan terlibat dalam campur tangan dalam urusan negara lain sambil menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya sendiri. Misalnya, hak hidup dan kesehatan masyarakat diabaikan di tengah pandemi Covid-19, dengan lebih dari 4 juta orang di Inggris terinfeksi dan lebih dari 120 ribu tewas oleh penyakit tersebut.
“China mendesak Inggris dan negara-negara lain untuk melihat masalah hak asasi manusia mereka sendiri dan melakukan upaya nyata untuk perkembangan yang baik dari tujuan hak asasi manusia global, daripada menggunakan masalah hak asasi manusia untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri,†kata Liu.
Dia juga mengatakan bahwa China menyambut orang-orang dari seluruh dunia untuk mengunjungi Xinjiang, untuk menyaksikan sendiri kemakmuran dan kehidupan bahagia orang-orang di sana.
Mengenai tudingan terkait Hong kong, Liu juga punya jawaban.
“Hong Kong adalah masyarakat di bawah supremasi hukum dan tidak ada yang berdiri di atas hukum,†kata Liu, seraya menambahkan bahwa China dengan tegas mendukung lembaga penegak hukum di Hong Kong dalam menjalankan hukum secara ketat.
