Uni Eropa Godok Sanksi Untuk Junta Militer Myanmar

Uni Eropa bersiap untuk menyusun strategi untuk menangani kudeta militer di Myanmar, termasuk dengan menargetkan sejumlah pejabat yang dianggap bertanggung jawab.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (22/2), para menteri luar negeri Uni Eropa menyerukan de-eskalasi dengan penghentian keadaan darurat, pemulihan kembali pemerintahan sipil yang sah, dan pembukaan parlemen yang baru dipilih.

"Menanggapi kudeta militer, Uni Eropa siap untuk mengadopsi langkah-langkah pembatasan yang menargetkan mereka yang secara langsung bertanggung jawab. Semua alat lain yang tersedia bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan terus ditinjau," kata para menteri, seperti dikutip AP.

Pernyataan tersebut muncul ketika para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu di Brussel. Pada umumnya, tindakan yang diberlakukan adalah pembekuan aset dan larangan bepergian ke Eropa.

Militer Myanmar telah merebut kekuasaan dengan mencegah persidangan pertama parlemen pada 1 Februari. Militrer juga menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi beserta para pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Tindakan itu disebut militer sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu yang dimenangkan oleh NLD pada November 2020.

Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menunjukkan ada sekitar 640 orang yang ditangkap, didakwa, dan dijatuhi hukuman sejak kudeta. Sebanyak 593 di antaranya masih dalam tahanan, termasuk Aung San Kyuu Kyi dan Presiden Win Myint.