Berita

Facebook/Net

Dunia

Susul Australia, Kanada Siap Berlakukan Aturan Bayar Konten Berita Untuk Facebook

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kanada berjanji akan mengikuti langkah Australia untuk membuat Facebook membayar konten berita. Ottawa juga tak akan gentar jika Facebook memilih menutup berita di Kanada.

Menteri Warisan Kanada, Steven Guilbeault mengatakan UU untuk mengatur hal tersebut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

"Kanada berada di garis depan pertempuran ini. Kami benar-benar di antara kelompok negara pertama di dunia yang melakukan ini," ujar Guilbeault kepada wartawan pada Kamis (18/2), seperti dikutip Reuters.


Guilbeault mengatakan Kanada dapat mengadopsi model Australia, yang mengharuskan Facebook dan Google mencapai kesepakatan untuk membayar oulet berita atas tautan yang dibagikan di platformnya, atau menyetujui harga melalui arbitrase.

Pilihan lainnya adalah mengikuti Prancis dengan mendorong platform-platform tersebut membuka pembicaraan dengan penerbit untuk mencapai remunerasi penggunaan konten berita.

"Kami sedang bekerja untuk melihat model mana yang paling sesuai," kata Guilbeault.

Ia juga mengatakan tela melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya di Prancis, Australia, Jerman, dan Finlandia pada pekan lalu untuk bekerja sama memastikan kompensasi yang adil untuk konten web.

"Saya menduga bahwa dalam waktu dekat kita akan memiliki 5, 10, 15 negara yang mengadopsi aturan serupa. Apakah Facebook akan memutuskan hubungan dengan Jerman, dengan Prancis?" lanjutnya, mempertanyakan langkah yang diambil Facebook saat ini.

Baru-baru ini, Facebook telah memblokir semua konten berita Australia sebagai tanggapan atas UU yang akan disahkan untuk mewajibkan Facebook dan Google membayar biaya kepada outlet media.

Facebook berdalih berita hanya kurang dari 4 persen dari konten yang dilihat orang di platformnya. Namun ia menyebut outlet media Australia menghasilkan 407 juta dolar Australia tahun lalu.

Profesor dari Universitas Toronto, Megan Boler mengatakan tindakan Facebook menandai titik balik yang akan membutuhkan pendekatan internasional bersama.

"Kami benar-benar bisa melihat koalisi, sebuah front persatuan melawan monopoli ini, yang bisa sangat kuat," ucapnya.

Di sisi lain, Google sendiri telah menandatangani 500 kesepakatan senilai 1 miliar dolar AS selama tiga tahun dengan penerbit di seluruh dunia untuk layanan konten beritanya. Google juga sedang dalam tahap pembicaraan dengan penerbit Kanada.

Guilbeault mengatakan Google masih akan tunduk pada UU baru Kanada nanti karena Ottawa menginginkan pendekatan yang adil, transparan, dan dapat diprediksi.

Ketua Riset untuk Hukum Internet dan e-commerce di University of Ottawa, Michael Geist mengatakan Kanada harus menginspirasi pendekatan Google, di mana perusahaan memasukkan uang ke dalam konten yang memberikan nilai tambah.

"Jika kita mengikuti model Australia, kita akan berada di tempat yang sama. Semua orang kalah. Organisasi media kalah. Facebook kalah," ujarnya.

Tahun lalu, organisasi media Kanada memperingatkan potensi kegagalan pasar tanpa tindakan pemerintah. Mereka mengatakan bahwa pendekatan Australia akan memungkinkan penerbit memperoleh 620 juta dolar Kanada setahun. Tanpa tindakan, mereka memperingatkan, Kanada akan kehilangan 700 dari 3.100 pekerjaan jurnalisme.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya