Berita

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany/Net

Politik

Dukung Revisi UU ITE Demi Demokrasi, Ke Mana PSI Saat Aktivis Diciduk?

JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 | 02:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru baru ini menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disoal.

Dalam keterangannya, Ketua DPP PSI, Tsamara Amani menyatakan bahwa dukungan revisi UU ITE diberikan dengan alasan untuk merawat demokrasi.

"Revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kita punya sekarang harus dipertahankan karena merupakan buah terbaik dari reformasi 98,“ kata Tsamara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2).


Ia menjelaskan, tidak boleh ada satu pun warga yang takut untuk mengungkapkan pendapaat atau kritik. Sebab menurutnya, pedapat tidak boleh dipidana.

Namun demikian, sikap politik PSI ini justru dipertanyakan. Seperti  disampaikan aktivis Prodem, Adamsyah Wahab yang mempertanyakan ketegasan PSI saat sejumlah aktivis pengkritik pemerintah justru ditangkap pihak kepolisian.

"Setelah teman-teman gue banyak ditangkapin? Helloo! Kemarin-kemarin ngapain aja?" tegas Adamsyah di akun Twitternya.

Tercatat, beberapa aktivis memang belum lama ini diperkarakan ke pihak kepolisian dengan sangkaan melanggar UU ITE. Beberapa aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Anton Permana bahkan ditetapkan tersangka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya