Berita

Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno/Net

Politik

SBY Pernah Sebut Megawati Kecolongan Dua Kali Di Pilpres 2004, PDIP: Motif Elektoral Harusnya Tidak Menggeser Moral

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 22:38 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Senior Partai Demokrat Marzuki Alie menyebut Ketum PDI Perjuangan kecolongan dua kali dalam Pilpres 2004 silam.

Fakta politik itu membangun persepsi publik yang menjadi faktor keretakan keharmonisan Megawati dan SBY.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat SBY telah menzholimi dirinya sendiri. Hal itu dibuktikan dengan adanya pernyataan kecolongan dua kali sebagai cermin moralitas berpolitiknya.


Menyikapi hal tersebut, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan tidak tahu menahu penyebab awal keretakan Megawati dan SBY yang belakangan dihembuskan Marzuki Alie.

“Yang saya tahu, Bu Megawati memberi nilai lebih kepada aspek-aspek kejujuran, konsistensi dan loyalitas,” kata Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

Saat disinggung mengenai SBY melakukan kezhaliman terhadap dirinya sendiri, anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan play victim merupakan hal biasa.

“Playing victim (memosisikan diri sebagai pihak yang teraniaya) sebagai bagian dari politik pencitraan, sebenarnya hal biasa. Para konsultan politik sering memilih siasat ini dalam menu rekomendasi mereka,” katanya.

“Namun bagi kami, motif elektoral hendaknya tidak menggeser moralitas politik dan etika publik,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan relasi pasang surut antar partai politik merupakan hal yang biasa, namun permusuhan tidak masuk dalam kamus visi dan misi PDI Perjuangan.

“Waktu terus berjalan. Portofolio relasi antar aktor politik mengalami pasang surut. Namun bagi PDIP, permusuhan tidak pernah menempati beranda politik, karena yang kami usung adalah politik kebangsaan dan politik pencerahan yang inklusif,” tandasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya