Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/RMOL

Hukum

Skandal Kekuasaan, Haris Rusly Moti: Masa Mega Korupsi Jiwasraya, Asabri Dan BPJS Tak Libatkan Penguasa Istana?

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 15:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti menyatakan bahwa beberapa kasus megakorupsi di beberapa lembaga seperi BPJS Ketenagakerjaan, Asabri dan Jiwasraya merupakan perampokan uang negara.

Analisa Haris, sangat tidak mungkin jika mega korupsi yang diduga terjadi dari rezim ke rezim tidak melibatkan penguasa.

Ia menduga Kejaksaan Agung dalam menangani berbagai kasus itu terkesan melokalisir agar pelaku tidak menjerat penguasa.


"Masa mega skandal Jiwasraya, Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan tak melibatkan diantara para penguasa Istana? Kejagung sepertinya melokalisir kasus agar tak melilit penguasa," demikian kata Haris dalam cuitan di laman Twitter pribadinya, Rabu (17/2).

Lebih lanjut Haris mengatakan, kasus dugaan mega korupsi itu merupakan skandal kekuasaan.

Ia menyebutkan, bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan merupakan dana buruh miskin di pabrik sudah seharunsya diperuntukkan bagi kesejahteraan buruh.

Apalagi dana Asabri adalah dana prajurit yang siap mati dalam membela negara.

"Ini adalag skandal kekuasaan! Mantan Meneg BUMN Rini Soemarno yang pernah laporkan kasus Asabri harus diperiksa kembali untuk ungkap siapa penguasa di balik Heru Hidayat, Benny Tjokro dan Harry Praseyo," demikian kata Haris.

Kejagung sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi di beberapa BUMN. Ditengarai negara dirugikan puluhan triliun dengan rincian BPJS Ketenagakerjaan Rp 20 triliun, Jiwasraya Rp 30 triliun dan ASABRI Rp 23 triliun.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya