Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net
Lembaga pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/ SWF) yang secara resmi bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapakan bisa menjadi alternatif biaya untuk pembangunan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam cuitan akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera dikutip Rabu (17/2).
"Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan bisa menyediakan alternatif pembiayaan dalam rangka pembangunan secara berkelanjutan," ujar Mardani.
Disisi lain, anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini juga mengingatkan bahwa keberadaan LPI harus betul-betul menjadi perhatian serius pemerintah.
Terutama, terkait potensi korupsi karena banyaknya uang yang dikelola oleh lembaga baru tersebut. Karena itulah, pengelolaan investasi harus transparan.
"Ada beberapa catatan yang harus pemerintah perhatikan. Pertama, hati-hati potensi korupsi yang membayangi jika tidak dikelola dengan transparan," tegasnya.
"Kita ingat mega skandal 1MDB yang menyalahgunakan USD 4,5 miliar dan melibatkan Mantan Perdana Menteri Malaysia. Pemerintah & dewan pengawas yang terpilih harus betul-betul membangun pondasi transparansi dan akuntabilitas lembaga untuk menjaga kepercayaan investor global," imbuh Mardani.
Ditambahkan Mardani, lembaga seperti LPI perlu menerapkan tata kelola yang baik agar transparansi dapat terwujud.
Sebab, jika pengelolaannya tidak transparan, maka bisa mempengaruhi imbal hasil dalam investasi itu sendiri.
Hadirnya LPI juga harus diiringi dengan menyentuh permasalahan investasi di Indonesia yaitu pada ICOR (incremental capital-output ratio) yang tinggi.
Pada tahun 2019, ICOR Indonesia mencapai 6,77. Sebagai perbandingan, ICOR negara-negara tetangga jauh lebih rendah Filipina (3,6), Vietnam (4,1), India (4,2), malaysia (5).
"Catatan ini mesti diperhatikan," tandas Mardani.
