Bendera Venezuela/Getty Images
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Alena Douhan mendesak Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Kanada, dan negara-negara lain untuk mencabut sanksi ekonomi terhadap Venezuela.
Seruan tersebut muncul dalam laporan Douhan yang dirilis pada 12 Februari, setelah ia melakukan kunjungan ke Venezuela selama 12 hari.
Dalam kunjungan tersebut, Douhan dilaporkan bertemu dengan berbagai tokoh, baik dari pemerintahan maupun masyarakat sipil.
Laporan itu mengungkap dampak negatif dan koersif dari kebijakan keadaan darurat nasional yang diumumkan oleh Presiden AS Barack Obama pada 2015 dan kampanye tekanan maksimum oleh Presiden Donald Trump pada 2019.
"Pelapor Khusus menyerukan kepada semua negara untuk meninjau dan mencabut sanksi yang ditargetkan sesuai dengan hukum internasional... untuk menjamin kemungkinan pejabat negara Venezuela untuk mewakili negara berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara," desak Douhan, seperti dikutip
Sputnik, Rabu (17/2).
Menurut Douhan, keadaan darurat nasional tidak sesuai dengan Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tujuan kebijakan tekanan maksimum juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan intervensi urusan dalam negeri Venezuela.
Sejumlah tindakan yang ia kutuk adalah pembekuan dan penyitaan properti negara, pemberian sanksi pada orang-orang yang tidak lagi berada di pemerintahan, hingga penargetan sektor ekonomi fundamental Venezuela.
Akibat dari sanksi tersebut, pemerintah Venezuela hanya memiliki 1 persen dari pendapatan yang dimiliki sebelumnya, sehingga membatasi pelayanan sosial dasar dan fungsi pemerintahan.
Sebelumnya, puluhan anggota parlemen AS mengirim surat kepada Presiden Joe Biden untuk mengurangi sanksi karena konsekuensi bencana kemanusiaan terhadap Venezuela.
