Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketum ProDEM: Indeks Demokrasi Turun, Tapi Kok Masih Banyak Yang Bela Rezim?

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 07:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kualitas demokrasi di Indonesia terus dipertanyakan publik. Terlebih setelah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif untuk mengkritisi pemerintah.

Ajakan itu tidak lantas disambut baik oleh aktivis dan tokoh kritis lantaran ada kekhawatiran siapa yang bersuara akan berurusan ke meja hijau.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule salah satu yang merasa bingung dengan ajakan Jokowi tersebut. Sebab faktanya banyak aktivis yang dipenjarakan dengan tuduhan “yang dicari-cari” oleh para pendengung saat kritis kepada pemerintah.


Dua aktivis senior Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat menjadi contohnya. Saat keduanya kritis kepada pemerintah, kini mereka harus berhadapan dengan masalah hukum.

Bahkan tokoh Islam sekaliber Din Syamsuddin pun dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan “mengada-ada”, yakni radikal.

Iwan Sumule mengingatkan bahwa demokrasi hadir bukan untuk membebaskan rakyat berpendapat. Memang ada aturan-aturan dalam demokrasi yang harus ditaati, tapi itu bukan dimaksudkan untuk memenjarakan atau membungkam rakyat yang kritis.

“Demokrasi itu untuk membatasi kekuasaan, bukan batasi kebebasan berpendapat. Demokrasi itu adanya ‘rule of law’, tapi bukan untuk penjarakan rakyat,” terangnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

Soal kualitas demokrasi Indonesia, Iwan Sumule menyoroti laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi negara-negara di dunia.

Dalam laporan itu, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3. Skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48 dan merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia bahkan dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

Atas alasan itu, Iwan Sumule mempertanyakan alasan para pendukung pemerintah yang masih memberi dukungan meski di rezim ini indeks demokrasi nyata menurun.

“Indeks demokrasi turun dan banyak fakta tak adanya kebebasan berpendapat, tapi kok masih banyak yang belain rezim ini?” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya