Komisi IX Akan RDP Dengan Kepala BKKBN Soal Penanganan Stunting

Komisi IX DPR berencana memanggil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo terkait tugas baru BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting.

Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKKBN akan diagendakan pada awal Maret. Melalui RDP, Komisi IX akan memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran, politik, dan legislasi agar BKKBN dapat menjalankan tugas baru sesuai harapan.

"Kami mendukung sepenuhnya penugasan baru BKKBN dalam menangani stunting ini, sehingga betul-betul efektif dan efisien, bisa mengejar dan menuntaskan target dari Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia. Khususnya daerah- daerah yang butuh perhatian khusus seperti NTT dan daerah-daerah lainnya menjadi perhatian dari BKKBN untuk ditangani lebih serius," ucap Melki, Sabtu (1/2).

Menurut politisi Partai Golkar itu, keputusan Presiden Jokowi menjadikan BKKBN sebagai leading sector merupakan keputusan tepat dan sejalan dengan usulan Komisi IX. 

Jelas Melki, sebelum Presiden menunjukan BKKBN sebagai leading sector, sebetulnya Komisi IX pernah mengadakan rapat terkait leading sector untuk mengefektifkan program, anggaran, dan koordinasi penanganan stunting yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
 
Melalui BKKBN, Melki berharap dapat mewujudkan sinergitas seluruh lembaga untuk bergerak bersama. Apalagi BKKBN  telah memiliki pengalaman dalam pembangunan keluarga berencana (KB), dan tentu masalah stunting bukan hal baru.
 
Melki optimistis BKKBN dapat menjalankan tugas baru sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Jokowi.

"Kami optimis BKKBN bisa melakukan hal tersebut tentu akan lebih pas dan lebih tepat. Kami percaya pengalaman masa lalu dan dukungan dari masyarakat, Presiden, kementerian dan lembaga," ucapnya.