Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Net

Politik

Prabowo Diam Karena Ada Kepentingan Besar, Refly Harun: Pilpres 2024?

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 03:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang tengah menahan diri demi kepentingan yang lebih besar dipertanyakan.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai, kepentingan besar yang dimaksud Prabowo masih butuh penjelasan.

"Apa kepentingan yang lebih besar itu? Apakah memenagkan Gerindra di 2024, atau memenangkan Prabowo di Pilpres 2024?" kata Refly Harun di Channel YouTubenya seperti dikutip redaksi, Sabtu (13/2).


Bila alasan kepentingan besarnya benar soal Pemilu 2024, maka misteri kepentingan besar yang dimaksud Prabowo masih akan memerlukan jalan yang panjang.

"Gerindra menang atau Prabowo menang, sama saja, masih berupa batu loncatan untuk hal yang lebih hakiki," lanjut Refly Harun.

Hakiki yang ia maksud yakni sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bila berbicara soal keadilan, kata dia, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau bicara perlindungan, ya perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," tegasnya.

Di sisi lain, ia heran dengan sikap Prabowo dan Gerindra yang seakan diam meski telah masuk pemerintahan. Sikap diamnya itu tak sejalan dengan posisi Gerindra sebagai partai terbesar kedua secara perolehan suara di Pemilu 2019 lalu.

"(Gerindra) Nomor dua saja keep silent, diam, apalagi nomor buncit, apalagi partai-partai oposisi," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya