Gurubesar Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra/Net
Aksi Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institute Teknologi Bandung (GAR-ITB) yang melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas tuduhan radikal dinilai aneh dan cenderung mengada-ada.
"(Pelaporan) adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal, jelas mengada-ada," tegas Gurubesar Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra, dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Jumat (12/2).
Menurut mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini, Din Syamsuddin adalah salah satu gurubesar terkemuka di kampus UIN Jakarta.
Mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu, kata Prof Azra, telah memberikan banyak kontribusi, baik kepada UIN Jakarta, Muhammadiyah, maupun negara dan bangsa Indonesia.
"Dengan mensosialisasikan pentingnya dialog dan perdamaian untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil," tuturnya.
Selain itu, Din Syamsuddin juga pernah menjadi Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerjasama antar-Peradaban dan saya melaksanakan Konsultasi Tingkat Tinggi (2019) di Bogor untuk konsolidasi dan penyebaran Wasathiyah Islam.
Dengan Wasathiyah Islam yang menjadi karakter Islam Indonesia ke dunia global, Islam dapat terwujud sebagai rahmatan lil ‘alamin—Islam yang damai yang kontributif untuk kemajuan peradaban.
Karena mengenal Din Syamsuddin dengan segala kiprahnya sejak masa mahasiswa, pernah satu angkatan (1976) masuk IAIN Jakarta, Prof Azra mengimbau agar GAR-ITB menarik laporannya.
"Jika ada konflik kepentingan terkait dengan posisi Din Syamsuddin sebagai anggota MWA ITB sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan objektivitas dan kolegialitas," tegasnya.
Lebih jauh lagi, menurut Prof Azra, sikap kritis Din Syamsuddin kepada pemerintahan Presiden Jokowi tidak disikapi lingkungan perguruan tinggi secara kontraproduktif dan divisif.
"Kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat," sesalnya.
Menurut Prof Azra, pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara objektif dan adil.
"Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isyu sosial-politik," tandasnya.
