Berita

Ilustrasi

Nusantara

12 Orang Anggota Dan Pegawai KPUD Di Banten Positif Covid-19, Satu Meninggal Dunia

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 13:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Setelah 10 pejabat eselon dua di Pemprov Banten terkonfirmasi positif Covid-19, kali ini sebanyak 12 pejabat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari jumlah itu satu orang diantaranya meninggal dunia yaitu Ketua KPU Kota Tanggerang Selatan, Bambang Dwitoro, Jumat (12/2)

"Untuk Komisioner KPU Kota Tangsel (almarhum Bambang Dwikoro) seranganya sangat singkat ketika tanggal 4 Desember 2020 dinyatakan positif tanggal 12 sudah tidak ada," terang Iim dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Jumat (12/2).


Lanjut Iim, terdapat tiga komisioner lainnya yang sempat terpapar Covid-19 yakni Ketua KPU Lebak Ni'Matullah, Komisioner KPU Tangsel Muhamad Mujahid Zein dan Komisioner KPU Cilegon Eli Jumaeli.

"Alhamdulihah mereka sudah sehat semua. Mereka isolasi mandiri. Kalau untuk Komisioner Kota Tangsel itu ada dua, diawal Covid-19 itu ada pak Zein sudah sehat dan beraktifitas lagi sekarang," katanya.

Selain Komisioner KPU, kata Iim, pegawai KPU juga sempat terpapar Covid-19. Rincianya pegawai KPU Lebak ada 1, Kota Serang ada 3, KPU Provinsi ada 2, dan Tangsel 2 orang.

"Info terbaru ada dari pegawai KPU Kota Serang ada 3 orang dan sedang isolasi mandiri mudah-mudahan proses isolasi mandirinya berjalan dengan baik, kami juga koordinasi terus dengna pihak KPU kota serang menanyakan perkembangan," ungkapnya.

Iim menerangkan, tanggapan orang pada pilkada hanya di hari H saja, ditafsirkan pemilu sudah selesai di tanggal 9 Desember, itu tidak benar, KPU terus melakukan aktivitas perbaikan laporan serta evaluasi masih berlangsung.

Iim pun tidak menyangka ternyata penularan Covid-19 bukan hanya terjadi lingkungan KPU yang menyelenggaran pilkada justru KPU yang non pilkada pada terpapar.

"Daerah yang Pilkada nggak positif seperti Pandeglang, yang tidak gelar pilkada seperti Kota serang malah positif 3 dan di Lebak ada ketua KPU," katanya.

Sejak pegawai KPU Banten ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, aktivitas kerja di KPU masih memberlakukan WFH sesuai peraturan di mana hanya 30 persen yang masuk kantor.

"Kita kan masih menerapkan WFH, jadi masih memberlakukan piket, makanya di kantor paling ada satu dua orang komisioner bergantian," pungkas Iim.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya