Berita

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Tangani Masalah Jalan Rusak, Khofifah Disarankan Tiru Cara Ganjar Pranowo

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:03 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disarankan menirukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menyelesaikan masalah jalan rusak.

Saran itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Timur Suyatmi Priasmoro.

Suyatmi mengatakan, Ganjar kerap langsung menindaklanjuti setiap mendengar masalah jalan rusak. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pun tidak terganggu.


"Tiap tahun mintanya itu (tindaklanjut atau pencegahan). Ketika mendengar jalan rusak harus tahu apa yang dilakukan. Ada tidak tindaklanjutnya, sampeyan (jurnalis) yang tahu," kata Suyatmi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (12/2).

Menurut politisi asal Partai Nasdem itu, dirinya mempertanyakan instansi yang bertanggung jawab ketika ada bencana.

Dengan begitu, bisa diantisipasi dan penanggulangan saat suatu daerah terjadi bencana.

"Umpama di sana longsor itu tanggung jawab siapa? Adakah intansi yang bertanggung jawab atau tidak ada instansi," tandasnya.

Suyatmi tidak ingin Pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat saling lempar kewenangan untuk mengatasi bencana.

Kata Suyatmi, perlu manajemen pengendalian seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dengan hal itu, Suyatmi mengatakan manajemen pengendalian, bisa mengkoordinasikan ke daerah yang berwenang.

Ia mencontohkan, jalan yang rusak milik nasional, maka bisa koordinasi dengan pemerintah pusat agar segera ditangani.

"Ada upaya pengendalian, tidak peduli itu jalan nasional atau provinsi. Jadi hanya menyalurkan, oh ini jalan nasional, hubungi pusat kalau jalanmu rusak. Jadi manajemen pengendalian kaya di Jateng dilakukan Pak Ganjar," paparnya.

Politisi yang berangkat daru dapil Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi itu menegaskan, masyarakat sebenarnya tidak butuh informasi bahwa jalan yang rusak milik kabupaten/provinsi/pusat.

Pandangan Suyati, idealnya Pemerintah Provinsi diharapkan menjadi koordinator.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya