Berita

Bukhori Yusuf (kedua dari kanan) saat meninjau lokasi yang terdampak banjir/Ist

Politik

Tinjau Banjir Semarang, Bukhori Yusuf: Pemerintah Harus Tuntaskan Persoalan Infrastruktur

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 23:55 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai lemahnya kesiapan infrastruktur sebagai penyebab terjadinya banjir yang meluas di Kota Semarang.

Secara rinci, ia mengurai persoalan infrastruktur tersebut dalam empat hal.

“Pertama, penyebab banjir di Semarang, tidak dipungkiri, salah satunya akibat pembangunan bong atau titik resapan di Semarang yang belum terealisasi,” ungkapnya selepas meninjau lokasi banjir di Kelurahan Banjarduwo Kecamatan Genuk Kota Semarang, Rabu (10/2/2021).


Politisi PKS ini menambahkan, saluran drainase di lingkungan masyarakat juga tidak sepenuhnya berjalan secara optimal.

Apalagi dari pantauan Bukhori, tidak semua saluran pembuangan air tersebut bermuara ke Banjir Kanal Barat akibat tersumbat sampah.

Akibatnya, hal itu menjadi faktor yang mendorong limpahan air hujan selama satu minggu terakhir menggenang cukup lama di permukaan dan tidak teralirkan ke muara yang semestinya.

“Kondisi geografis sebagian Kecamatan seperti Pedurungan, Genuk, dan Gayamsari berada di kawasan dataran rendah. Ini diperparah dengan aliran air yang tidak bisa terserap dan teralirkan dengan lancar akibat saluran drainase yang tidak bekerja baik,” tandasnya.  

Lebih lanjut, politisi dapil Jateng 1 ini juga menyoroti faktor lain seperti proyek normalisasi banjir kanal timur yang kurang efektif dalam mengantisipasi banjir serta proyek pembangunan tanggul laut Semarang-Demak yang belum kunjung selesai.

“Sejauh pengamatan saya di lapangan, bibir sungai masih dipenuhi tanah dan rumput liar sehingga terlihat seperti tidak terurus. Oleh karena itu, saya mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan segala persoalan infrastruktur yang belum tuntas," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya