Bisa Ganggu Kinerja Pemprov, DPRD Jatim Minta 17 Kepala OPD Yang Kosong Segera Diisi

Kosongnya 17 kepala (organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah,

Hadi pun meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mengisi jabatan 17 kepala OPD yang kosong.

Pasalnya, kekosongan tersebut dianggap sangat menganggu kinerja Pemprov Jatim.

“Seharusnya gubernur peka karena posisi OPD itu sangat strategis sehingga perlu segera diisi. Kalau tak kunjung diisi ini jelas mengganggu kinerja Pemprov,” jelas politikus Gerindra itu kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (10/2).

Hadi mengatakan, seharusnya Gubernur Khofifah segera tanggap melihat kepala OPD yang masuk purnatugas.

“Jauh-jauh hari kalau tahu ada kadis yang mau pensiun segera dilakukan seleksi. Jangan sampai ada Plt kadis, karena tak bisa mengambil kebijakan strategis,” sambungnya.

Dituturkan Hadi, selama ini jabatan yang diisi oleh Plt dinilai kurang efektif. Karena wewenang yang terbatas, para Plt tidak bisa mengambil keputusan penting dan dianggap cenderung merugikan rakyat.

“Sampai sekarang optimalisasi dengan target kinerja kepala daerah tak maksimal. Seluruh OPD tak siaga dalam menjalankan kinerja dari gubernur karena diisi oleh Plt,” jelasnya.

Sebanyak 17 OPD di lingkungan Pemprov Jatim saat ini mengalami kekosongan pimpinan karena memasuki purnatugas dan meninggal dunia. Agar tak terjadi kekosongan, Gubernur Jatim kemudian menempatkan Plt kepala di 17 OPD tersebut.