Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah, dinilai Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, sarat kepentingan ekonomis.
Gde Siriana menganggap begitu lantaran melihat gelagat politik pemerintah yang masih menggenjot perekonomian nasional dan kaitannya dengan perkembangan terkini politik internasional.
Aktivis Bandung Intiative ini menjelaskan, pemerintah kekinian mendeclare gerakan Wakaf Tunai Nasional guna mengisi kas negara yang mulai seret, sehingga tidak memiliki modal pembiayaan untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur sebagai satu contohnya.
"Tapi sulit untuk memobilisasi dana (wakaf tunai) ini jika sebagian umat Islam memusuhi pemerintah," ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/2).
Karena itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini memprediksi pemerintah bakal mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa utang luar negeri, untuk membiayai program-program prioritas andalannya.
Namun, Gde Siriana tidak yakin upaya pemerintah mendapatkan utang akan mudah. Karena dia melihat sikap Presiden Jokowi bertolak belakang dengan pernyataannya yang meminta dikritik tapi di sisi yang lain memenjarakan orang yang mengkritik pemerintah.
Persoalan ini, menurut Gde Siriana, akan menjadi satu bahan pertimbangan negara-negara barat yang berpotensi menggelontorkan utang kepada negara.
"Contoh, politik Luar Negeri AS (Amerika Serikat) di bawah (Presiden) Biden itu sangat atensi pada demokrasi dan kebebasan berpendapat, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kudeta Myanmar. Sementara di RI banyak rakyat ditangkap dengan UU ITE karena kritik pemerintah," ucapnya.
Maka dari itu, Alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini menilai pernyataan Jokowi yang meminta dikritik hanya bagian dari pencitraan politik terhadap dunia internasional. Tapi itu akan percuma jika tidak dibarengi dengan membebaskan orang-orang yang mengkritik pemerintah dari penjara.
"Tentu pemerintah RI tidak ingin AS menyoroti sikap represif negara pada rakyatnya. Ini akan berdampak pada upaya pemerintah cari-cari utang pada negara Barat," tuturnya.
"Makanya pemerintah harus membuktikannya dengan membebaskan orang-orang yang kritis dari penjara atau yang masih proses di pengadilan. Karena cepat atau lambat ini akan jadi perhatian rezim Biden, dan masuk agenda diplomatik AS-RI," demikian Gde Siriana Yusuf.
