Berita

Ilustrasi tahun Kerbai/Disway

Dahlan Iskan

Tahun Kerbau

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 04:11 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

BESOK lusa kita memasuki Tahun Kerbau. Jenisnya Kerbau Logam. Apakah kita akan jadi orang dungu seperti kerbau? Atau harus kerja keras seperti kerbau?

Yang utama, seperti apa ekonomi kita di Tahun Kerbau?

Selalu ada dua sisi penglihatan: yang optimistis dan yang pesimistis. Atau yang over confident dan yang realistis.


Yang optimistis mengatakan ekonomi tahun ini bisa tumbuh 5,5 persen. Saya amati yang optimistis itu umumnya ekonom pemerintah. Atau yang dekat dengan pemerintah.

Sikap itu didasari banyak hal. Misalnya vaksinasi lagi dikebut. Keraguan akan keseriusan vaksinasi itu pelan-pelan bisa hilang dari medsos, yang semula bisingnya bukan main.

Kalau akhir Juli nanti vaksinasi bisa selesai, terutama di provinsi-provinsi penting secara ekonomi, roda akan bisa mulai berputar di bulan September.

Berarti kita punya sisa 5 bulan yang kerbaunya bisa dipacu. Apakah kerja keras lima bulan bisa mengejar pertumbuhan 5,5 persen. Kita akan buktikan. Sekali lagi. Apakah akan ada perkembangan yang meroket.

Dukungan alasan lainnya: secara empiris setiap kali selesai krisis, ekonomi bisa tumbuh cepat. Itu naturalnya. Itu terbukti di mana-mana. Setahun terakhir kita dalam keadaan resesi. Pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,3 persen.

Di kalangan ekonom pemerintah, minus segitu dianggap hebat. Berhasil. Negara lain ada yang jauh lebih dalam, meski ada juga yang tetap positif seperti Tiongkok (plus 2,4 persen) dan Bangladesh (plus 5,2 persen).

Dukungan optimistis lainnya adalah: inflasi kita rendah. Bahkan ada yang membanggakan soal cadangan devisa. Yang sekarang mencapai 135 miliar dolar. Yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Pembentukan SWF juga disebut sebagai salah satu faktor pendorong optimisme. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan adanya komitmen dana dari luar negeri untuk SWF. Nilainya mencapai Rp 133 triliun.

Saya sendiri berharap banyak pada SWF. Agar BUMN infrastruktur bisa segera dapat dana. Terutama agar bisa  membayar subkontraktor. Yang umur tagihannya sudah ada yang satu tahun. Subkontraktor adalah perusahaan kecil. Setahun belum dibayar adalah bencana.

Hampir semua ekonom di luar pemerintah pesimistis, atau dalam kata lain, ''realistis''. Misalnya ekonom Dr Rizal Ramli. Yang aktif mencari kendaraan untuk jadi Capres 2024. Atau Dr Anthony Budiawan, ekonom lulusan Belanda yang satu grup dengan ekonom Kwik Kian Gie. Yang kini lagi laris sebagai pembicara berbagai seminar.

"Perkiraan saya tahun 2021 ekonomi masih minus 2 persen. Maksimum plus 2 persen," ujar Anthony Budiawan kemarin. Saya memang secara khusus menghubungi Anthony untuk minta pandangannya.

Mengapa begitu jelek? "Belanja pemerintah kan masih kontraksi. Belanja rumah tangga juga belum bangkit," katanya. "Investasi juga masih stagnan", tambahnya.

Anthony tertawa kalau ada yang membanggakan besarnya cadangan devisa.

"Cadangan devisa itu naik karena diisi dari utang. Istilah saya, doping rupiah. Jadi peningkatan itu semu, hasil intervensi dari utang," ujarnya.

Apakah SWF (Sovereign Wealth Fund) tidak bisa mengangkat ekonomi?

"Tidak bisa," ujar Dr Anthony. "Bahkan saya skeptis SWF bisa berhasil," katanya.

Saya sendiri setuju bahwa tahun kerbau ini akan lebih baik dari tahun lalu. Tapi, untuk mencapai 5,5 persen tentu masih berat.

Saya termasuk orang yang optimistis. Tapi saya juga masih menunggu apakah Menko Perekonomian bisa memimpin restrukturisasi utang perusahaan.

Atau bahkan Presiden Jokowi secara langsung yang mengawasinya.

Momentum vaksinasi memang harus dimanfaatkan maksimal. Bulan Februari sampai Juli adalah bulan vaksinasi. Terutama untuk provinsi andalan ekonomi.

Maka bulan Februari-Juli seharusnya juga bulan restrukturisasi utang perusahaan. Besar maupun kecil.

Jangan sampai ketika vaksinasi sudah selesai restrukturisasi utang perusahaan belum tertangani. Kalau itu yang terjadi, saya setuju dengan Dr Anhtony: kita akan minus lagi di tahun kerbau ini.

Tapi saya juga setuju dengan berita yang beredar dua hari lalu: jangan sampai restrukturisasi utang perusahaan itu ditunggangi.

Yakni perusahaan yang sebelum Covid-19 pun sudah tidak bisa bayar utang. Jangan sampai mereka itu disamakan dengan perusahaan yang benar-benar sulit akibat Covid.

Bank Mandiri, misalnya. NPL-nya naik bukan karena Covid. Tapi akibat tiga perusahaan besar yang sebelum Covid pun sudah bermasalah.

Saya lihat langkah-langkah vaksinasi demikian lancarnya. Tapi saya belum melihat kelancaran itu dilakukan di sektor restrukturisasi utang perusahaan.

Rasanya waktu masih cukup untuk mengejar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya