Berita

Kepala KSP Moeldoko sata merespons tudingan AHY/Repro

Politik

Kesalahan Moeldoko "Kudeta" AHY, Lakukan Manuver Saat Jadi Orang Dekat Jokowi

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 05:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai telah melakukan dua kesalahan politik karena diduga melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan "Kudeta" di Partai Demokrat.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menyatakan, kesalahan pertama, dugaan adanya tawaran sejumlah uang kepada elite partai Demokrat di tingkat lokal (pemilik suara) dalam Kongres Luar biasa (KLB) partai.  

Kata Andi, jika tindakan ini benar adanyab maka Moeldoko telah berkontribusi dalam memundurkan bangunan demokrasi di Indonesia.


"Sebagai kontrak politik, jika prilaku ini benar adanya, Moeldoko telah berkontribusi dalam pemunduran demokrasi di Indonesia," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/2).

Kesalahan kedua, dijelaskan Andi saat ini Moeldoko merupakan orang dalam Istana yakni Presiden Jokowi. Pendapat Andi, manuver yang dilakukan untuk berupaya menguasai Demokfrat untuk kepentingan pilpres 2024 momentumnya tidak tepat.

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini menyarankan agar Moeldoko lebih baik mundur dari Istana. Setelah itu baru melancarkan aksi pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Bermanuver dari dalam istana akan menodai lembagai kepresidenan sebagai simbol dan mahkota negara (presiden sebagai kepala negara)," demikian analisa Andi.

Informasi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa pertama dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia mengaku mendapatkan informasi lengkap dari petinggi di level pusat dan daerah. Dalangnya diduga Moeldoko.

Moeldoko tidak secara tegas membantah. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya adalah ornag di luar partai.

Selain itu dia meminta agar AHY dan petinggi Demokrat lain tidka terbawa perasaan menghadapi dinamika yang melanda Demokrat.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya