Berita

Kepala KSP Moeldoko sata merespons tudingan AHY/Repro

Politik

Kesalahan Moeldoko "Kudeta" AHY, Lakukan Manuver Saat Jadi Orang Dekat Jokowi

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 05:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai telah melakukan dua kesalahan politik karena diduga melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan "Kudeta" di Partai Demokrat.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menyatakan, kesalahan pertama, dugaan adanya tawaran sejumlah uang kepada elite partai Demokrat di tingkat lokal (pemilik suara) dalam Kongres Luar biasa (KLB) partai.  

Kata Andi, jika tindakan ini benar adanyab maka Moeldoko telah berkontribusi dalam memundurkan bangunan demokrasi di Indonesia.


"Sebagai kontrak politik, jika prilaku ini benar adanya, Moeldoko telah berkontribusi dalam pemunduran demokrasi di Indonesia," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/2).

Kesalahan kedua, dijelaskan Andi saat ini Moeldoko merupakan orang dalam Istana yakni Presiden Jokowi. Pendapat Andi, manuver yang dilakukan untuk berupaya menguasai Demokfrat untuk kepentingan pilpres 2024 momentumnya tidak tepat.

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini menyarankan agar Moeldoko lebih baik mundur dari Istana. Setelah itu baru melancarkan aksi pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Bermanuver dari dalam istana akan menodai lembagai kepresidenan sebagai simbol dan mahkota negara (presiden sebagai kepala negara)," demikian analisa Andi.

Informasi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa pertama dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia mengaku mendapatkan informasi lengkap dari petinggi di level pusat dan daerah. Dalangnya diduga Moeldoko.

Moeldoko tidak secara tegas membantah. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya adalah ornag di luar partai.

Selain itu dia meminta agar AHY dan petinggi Demokrat lain tidka terbawa perasaan menghadapi dinamika yang melanda Demokrat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya