Berita

Kepala KSP Moeldoko sata merespons tudingan AHY/Repro

Politik

Kesalahan Moeldoko "Kudeta" AHY, Lakukan Manuver Saat Jadi Orang Dekat Jokowi

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 05:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai telah melakukan dua kesalahan politik karena diduga melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan "Kudeta" di Partai Demokrat.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menyatakan, kesalahan pertama, dugaan adanya tawaran sejumlah uang kepada elite partai Demokrat di tingkat lokal (pemilik suara) dalam Kongres Luar biasa (KLB) partai.  

Kata Andi, jika tindakan ini benar adanyab maka Moeldoko telah berkontribusi dalam memundurkan bangunan demokrasi di Indonesia.


"Sebagai kontrak politik, jika prilaku ini benar adanya, Moeldoko telah berkontribusi dalam pemunduran demokrasi di Indonesia," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/2).

Kesalahan kedua, dijelaskan Andi saat ini Moeldoko merupakan orang dalam Istana yakni Presiden Jokowi. Pendapat Andi, manuver yang dilakukan untuk berupaya menguasai Demokfrat untuk kepentingan pilpres 2024 momentumnya tidak tepat.

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini menyarankan agar Moeldoko lebih baik mundur dari Istana. Setelah itu baru melancarkan aksi pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Bermanuver dari dalam istana akan menodai lembagai kepresidenan sebagai simbol dan mahkota negara (presiden sebagai kepala negara)," demikian analisa Andi.

Informasi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa pertama dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia mengaku mendapatkan informasi lengkap dari petinggi di level pusat dan daerah. Dalangnya diduga Moeldoko.

Moeldoko tidak secara tegas membantah. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya adalah ornag di luar partai.

Selain itu dia meminta agar AHY dan petinggi Demokrat lain tidka terbawa perasaan menghadapi dinamika yang melanda Demokrat.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya