Berita

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko/Net

Politik

Moeldoko: Kenapa Untuk Ngopi Saja Harus Pakai Lapor

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 09:12 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengunggah dua foto dirinya sedang mengangkat secangkir kopi di akun Instagram pribadi pada Sabtu (6/1).

Unggahan pertama berisi foto Moeldoko sedang mengangkat secangkir kopi dan ada tulisan “Aku Ngopi-ngopi, Kenapa Ada Yang Grogi”.

Sementara dalam keterangan unggahan tersebut, Moeldoko bercerita tentang sekumpulan laki-laki yang sedang menikmati kopi. Di mana perbincangan antar lelakio itu bisa melebar dari soal joke ringan, pekerjaan, sosial, seni, olahraga, bahkan politik.


“Setelah habis secangkir, kita bisa kembali ke pekerjaan masing-masing dimana semua sepakat "no hard feeling”,” ujanya.

Moeldoko kemudian mengatakan bahwa ngopi-ngopi bisa dijadikan sarana untuk membuka wawasan. Atas alasan itu, dia mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang meributkan masalah izin saat ada yang sedang ngopi.  

“Kenapa untuk ngopi saja, harus pakai lapor atau minta ijin. Toh menurut sebuah artikel di @natgeoindonesia “Minum Kopi Bermanfaat Bagi Pendengaran” a.k.a bisa mencegah gangguan pendengaran,” sambungnya.

Dalam unggahan kedua, Moeldoko memposting foto yang hampir sama. Hanya sudut badannya yang agak berbeda. Wajahnya menghadap ke depan lurus dengan senyum tipis dan cangkir kopi terangkat.

“Aku Nambah Kopi, Ada yang Semakin Grogi,” bunyi tulisan yang ada di gambar Moeldoko tersebut.

Sementara dalam keterangannya, Moeldoko mengurai bahwa tidak elok jika seseorang langsung beranjak pergi usai secangkir kopi yang diminum habis.

“Apalagi jika ada kawan yang baru bergabung, baiknya tambah secangkir lagi,” ujarnya.

Sedangkan pihak-pihak yang melarang minum kopi, kata mantan panglima TNI itu, adalah orang-orang yang benar-benar butuh kopi.

“Kalau kamu dengar ada yang melarang, agaknya kamu benar-benar butuh kopi. Konon kata ahli “kopi bisa mencegah gangguan pendengaran”,” tutupnya.

Nama Moeldoko akhir-akhir ini kerap dikaitkan dengan Partai Demokrat. Moeldoko disebut sebagai pihak eksternal yang tengah berusaha mengambil alih secara paksa Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia dikabarkan sempat “ngopi-ngopi” dengan kader dan eks kader Demokrat di sejumlah hotel untuk membicarakan upaya kudeta tersebut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya